METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor baru saja mendatangkan dua armada bus Uncal (Unforgettable) pada tahun anggaran 2019, untuk beroperasi pada 2020 lantaran merasa satu unit yang kini beroperasi kurang maksimal memberikan pelayanan kepada warga Bogor dan wisatawan. Namun rupanya hal ini mendapak kritikan DPRD Kota Bogor. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Saeful Bahri mengatakan, pengadaan dan penambahan bus wisata yang mirip dengan Bandros (Bandung Tour on Bus)-nya Kota Bandung itu dirasa tidak tepat, mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sempat defisit sehingga harus dirasionalisasi sebelum ketok Palu. "Perlu diingat anggaran kita beberapa waktu itu defisit loh dan harus ada rasionalisasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), apakah bijak untuk pengadaan armada baru ditengah kondisi anggaran seperti itu?" katanya kepada Metropolitan, kemarin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mempertanyakan urgensi dari penambahan armada bus wisata itu. Alih-alih dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan dan destinasi wisata. Ia mengaku setuju jika alasannya untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun operasional bus juga harus diimbangi dengan tata kelola transportasi yang baik. "Kita sepakat untuk itu, apa lagi untuk menambah PAD. Tapi harusnya diimbangi dengan tata kelola transportasi, jangan sampai menambah masalah kemacetan baru," ucapnya. Saeful pun mengkritik kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor yang disebutnya seperti tidak peka dan tidak jelas membuat tata kelola trasnportasi. Ia mengaku bingung ketika urusan angkot belum selesai, lalu ada wacana mendatangkan Trem. "Dan sekarang malah nambah armada Uncal, selaras tidak dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) serta visi dan misi Pemkot Kota Bogor?" sesalnya. Ia menyebut rencana induk tata kelola dan pengembangan transportasi Kota Bogor tidak jelas mau dibawa kemana. Seharusnya ada evaluasi pencapaian target dari rencana pengembangan tersebut, jangan sampai kebijakan yang lama belum jelas evaluasi capaiannya, namun sudah muncul lagi kebijakan-kebijakan yang belum jelas kajian urgensi dan dampaknya. "Melihat visi dan misi Kota Bogor 2019-2024, apa  pengadaan yangg memerlukan biaya tidak kecil ini memiliki daya ungkit yang kuat untuk menopang pencapaian tujuan tersebut? Di sisi lain masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru perlu mendapat prioritas," tukasnya Buatnya, alangkah lebih baik jika anggaran itu dipergunakan untuk membantu siswa yang tertahan ijazahnya di sekolah atau untuk warga yang pembayaran BPJS-nya tertunggak. Saeful pun menyarankan Dishub fokus kepada PDJT agar lepas dari pribahasa hidup segan mati tak mau "Bagaimana Dishub, fokus membuat konsep penataan transportasi Kota Bogor secara umum yang harus ada keselarasan dengan kebijakan. Kita ambil contoh, bagaimana seharusnya Dishub mencari solusi untuk PDJT yang saat ini jalan di tempat, sementara subsidi anggaran terus digelontorkan," ucap Saeful. Sebelumnya, dua unit bus Uncal baru saja didatangkan Pemkot Bogor setelah melalui pengadaan tahun anggaran 2019 dengan biaya sekitar Rp2,2 miliar dan terparkir di halaman kantor Dishub Kota Bogor. Sedangkan satu unit lainnya, yang merupakan bantuan provinsi Jawa Barat, sedang dalam proses pengiriman. "Jadi total nanti ada empat yang operasi, dengan tambahan tiga unit. Tapi operasionalnya baru tahun 2020 karena tahun ini belum ada penganggarannya. Baru tahun depan," tuntas Sekretaris Dishub Kota Bogor Agus Suprapto. (ryn/c/yok)