METROPOLITAN – Catatan Pembangunan Kota Bogor yang Molor di  2019, Tinggal menghitung hari, tahun 2019 bakal segera berakhir. Beberapa catatan pun menyertai proses pembangunan di Kota Bogor, sebab ada beberapa yang mendapat perhatian lantaran menelan biaya fantastis serta harus terkendala dan bahkan molor dari target. Sebut saja proyek pembangunan ruang inap RSUD Kota Bogor dan kolam retensi Cibuluh, yang harus molor dari target. Padahal dari kedua proyek itu saja, menyerap uang rakyat hingga Rp100 miliar. Pembangunan RSUD Kota Bogor sendiri menelan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp89 miliar, sedangkan pembangunan Kolam Retensi Cibuluh menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp10 miliar. Setali tiga uang, keduanya harus molor dan lewat dari target. Proyek pembangunan empat lantai gedung RSUD harusnya selesai pada Jumat (27/12) lalu, namun mesti mengalami perpanjangan selama tiga hari lantaran sang kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan menerima denda sebesar Rp81 juta perhari. Jika dikalkulasi, denda selama tiga hari mencapai Rp250 juta. Hal itu dibenarkan Wali Kota Bogor Bima Arya, bahwa ada keterlambatan selama tiga hari dari target pada pembangunan gedung baru RSUD Kota Bogor. Ia pun mendesak kepada kontraktor agar bisa 'ngebut' dan menyelesaikan pekerjaan pada waktu tambahan itu. Keterlambatan itu juga memaksa kontraktor menyerahkan denda Rp81 juta per hari. “Ada keterlambatan, berlaku denda, minta penambahan tiga hari. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak lewat tahun anggaran, selesai 31 Januari lah,” katanya selepas meninjau lokasi pembangunan RSUD Kota Bogor, kemarin. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir berkilah, waktu keterlambatan sudah diupayakan sekecil mungkin. Apalagi, sejak dirinya ditunjuk jadi pimpinan Oktober lalu, ia melihat pembangunan ini punya tingkat kesulitan yang tinggi, manuver terbatas, aktifitas pembangunan kesulitan tinggi dengan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi, pihaknya dihadapkan dengan pelayanan super sibuk yang tidak boleh terganggu oleh pembangunan. “Jaringan optik, listrik, nggak boleh terputus. Pembangunan ini idealnya butuh waktu delapan sampai 10 bulan, tapi ini lima bulan saja. Jadi mereka (kontraktor, red) berani, bisa jadi ya 'gila',” tukasnya. Saat dikonfirmasi, Direktur Operasional Anwar Ali menuturkan, pembangunan fisik secara umum sudah selesai, namun harus meyelesaikan bagian sistem dan lainnya, sehingga tidak bisa selesai tepat waktu 27 Desember. Maka permintaan perpanjangan waktu tiga hari. Pihaknya juga mengaku  sudah menerima sanksi atas keterlambatan tidak tepat waktu, diantaranya sanksi pinalti sebesar Rp81 juta setiap hari. “Setiap harinya selama tiga hari itu segitu dendanya. Disetor ke kas daerah. Intinya akan secepatnya akan kami selesaikan dengan hasil berkualitas,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menyayangkan pekerjaan yang sempat gagal lelang pada 2018 itu harus molor dari target dan hingga hari ini proyek masih berjalan. Ia beserta pimpinan pun meninjau lokasi, kemarin. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, diantaranya pekerjaan finishing yang kurang bagus di ruang lobi lantai 2 gedung baru. “Plafon-nya agak miring ya, itu ada di ruang lobi lantai 2. Itu sudah kami sampaikan ke kontraktor dan RSUD. Ada masa tenggang waktu pemeriksaan akhir oleh pemkot, sebelum menerima pembangunan selama dua minggu. Mudah-mudahan keterlambatan nggak mempengaruhi kualitas dan bermanfaat sesuai perencanaan,” papar politisi PDI Perjuangan itu. Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Saeful Bakhri juga menekankan agar pembangunan fisik gedung segera diselesaikan. Sebab, PR selanjutnya adalah mengadakan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada ruang inap baru itu. Selesainya pembangunan tentu harus diimbangi optimalisasi pelayanan pasca pembangunan, pemenuhan sarana dan prasarana seperti alat kesehatan, SDM untuk menunjang operasional RSUD. "Hal ini penting dirumuskan dengan cermat oleh jajaran manajemen RS dalam penganggaran tahun 2020, agar optimalisasi peningkatan pelayanan kesehatan pasca pembangunan terwujud,” ujarnya. Ia melanjutkan, Komisi IV akan mengawal kebijakan tersebut dan dalam waktu dekat perlu berdiskusi dengan jajaran manajemen. Terutama dari sisi kelembagaan karena perlu dilakukan percepatan penguatan kelembagaan RSUD, seiring dengan terbitnya PP 72/ 2019 tentang Perubahan PP 18/2016, dimana RSUD Kota Bogor sebaga RSU Kelas B sebagai Lembaga Teknis Daerah dengan dua wakil direktur, dapat segera didorong sebagai organisasi khusus dengan tiga wakil direktur di dalam operasionalnya. “ Tugasnya Bagian hukum dan bagian organisasi. Ini harus kita kawal,” tukasnya. Kolam Retensi Cibuluh Molor Sebulan Selain pembangunan RSUD Kota Bogor yang mendapat perhatian khalayak ramai, proyek pembangunan Kolam Retensi Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara juga menarik perhatian karena merupakan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Uang Rp10 miliar yang diberikan sejak beberapa tahun lalu, namun selalu gagal tender itu, ditengarai bentuk bantuan ibukota dalam penanganan banjir di DKI Jakarta dan utara Kota Bogor. Namun sayangnya, proyek yang dimulai pertengahan 2019 itu harus molor hingga lewat tahun anggaran, bahkan diperkirakan baru selesai akhir Januari 2020. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, proyek dengan nilai Rp10 miliar itu masih kurang 10 persen dan dipastikan lewat akhir tahun, tapi dengan aturan dan ketentuan berlaku. Ada denda juga satu permil selama hari masa keterlambatan. Politisi PAN itu menambahkan, faktor cuaca di akhir tahun ditengarai menjadi penyebab mandeknya proyek upaya atasi banjir ibukota itu. “Kemungkinan keterlambatannya sampai akhir Januari lah. 10 persen dikerja lagi maksimal akhir Januari. Syukur-syukur di pertengahan atau akhir,” tuntasnya. (ryn/c/yok)