METROPOLITAN - Rendahnya catatan jumlah paket lelang pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada triwulan 2019 lalu, rupanya masih terngiang-ngiang di telinga Bupati Bogor Ade Yasin. Bukan tanpa sebab, mepetnya waktu tender berpotensi memicu tingginya gagal tender hingga buntut tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) negatif di akhir tahun. Perombakan pun dilakukan F1 di awal tahun 2020, dengan harapan, pekerjaan-pekerjaan bisa dimulai sejak awal tahun dan tidak perlu menunggu pertengahan apalagi akhir tahun. Tak kurang dari 168 pejabat struktural setingkat eselon III dan IV dirotasi mutasi, untuk menggenjot pekerjaan. Ia pun menginstruksikan PNS dibawah komandonya untuk segera melakukan pekerjaan pada Maret atau April dan tidak menumpuk pada pertengahan tahun. "Memang persoalannya pencairan anggaran biasanya mulai Maret atau April. Tapi harusnya bulan ini kalau ada yang bisa dikerjakan ya kerjakan. Januari jangan kosong, terus numpuk di akhir tahun," katanya kepada pewarta, kemarin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  itu menambahkan, beberapa pekerjaan seperti berkas lelang seharusnya bisa segera dilayangkan kepada bagian lelang, agar pekerjaan, terutama fisik, tidak perlu menunggu pertengahan atau akhir tahun untuk dilaksanakan. "Kalau bisa dilakukan hari ini, ya lakukan hari ini. Jangan ditunda. Meskipun biasanya awal tahun ini belum ada pencairan. Tapi kan lelang bisa dilakukan," tukasnya. Ia menyebut, perilaku ini masih terjadi pada tahun pertama ia menjabat sebagai orang nomer satu se-Kabupaten Bogor itu. Kebiasaan itu tentunya harus bisa dihilangkan, setelah perombakan eselon III dan IV ini. "Biasanya bekerja seperti itu. Ini yang saya nggak mau," imbuhnya. Apalagi, APBD 2020 jumlahnya meningkat tajam dibandingkan APBD setahun sebelumnya. Dari Rp6,2 triliun pada 2019, meningkat menjadi Rp7,07 triliun, artinya ada peningkatan sebesar Rp800 miliar. Selain itu, jika dibandingkan dengan Rancangan APBD 2020, hanya diusulkan Rp6,9 triliun. Artinya ada peningkatan antara usulan dengan pengesahan sebesar Rp96 miliar. Namun, hal itu mesti diwaspadai. Berkaca pada pertengahan 2019 lalu, Pemkab Bogor baru mencatatkan 48 jumlah paket lelang yang masuk di ULPBJ per 18 Maret lalu. Jumlah itu menurun drastis dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat itu, hingga 18 Maret 2018, ULPBJ mencatat ada baru ada 170 kegiatan yang masuk lelang. Ini pun diharapkan tidak lagi terjadi pada 2020. "Pokoknya kalau bisa sekarang ya sekarang. Jangan nunggu April atau Maret baru mulai kerja," tuntas AY. (ryn/c/yok)