METROPOLITAN – Wali Kota Bogor Bima Arya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) di awal tahun ini. Kemarin, giliran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor didatangi dan diberikan sejumlah arahan khususnya terkait program kedepan. "Pertemuan selama dua jam tadi membahas banyak hal. Kita konsolidasikan rencana sampai tahun 2024. Saya juga minta terget capaian per tahunnya," ungkap Bima usai pertemuan didampingi Kepala Bappeda Kota Bogor, Hanafi. Ada sejumlah program prioritas, sambung Bima, yang pertama terkait kualitas hidup manusia. Kemudian, persoalan infrastruktur dan terakhir reformasi birokrasi. "Tidak lupa juga mempersiapkan dengan matang, kajian-kajian yang akan dikeluarkan. Salah satunya kajian di bidang transportasi," katanya. Beberapa kajian saat ini sedang dikerjakan Bappeda soal transportasi diantaranya kehadiran Trem, pembangunan TOD dan masalah terminal batas kota. Terkait kajian perluasan wilayah yang sedang dikerjakan oleh IPB University dan Pemkot Bogor, Bima mengaku masih belum bisa diekspose hasilnya. “Hari ini, saya baru akan membahas itu. Nanti akan kami publikasi. Didalam kajian itu bukan hanya soal perluasan wilayah, tetapi juga soal provinsi baru dan dampak dari dipindahnya ibukota negara,”beber Bima. Hal tersebut ia lakukan berdasarkan keinginannya untuk melakukan kajian ilmiah sebelum mengambil sebuah kebijakan. Walaupun hal tersebut bukan digagas oleh dirinya, melainkan oleh Bupati Bogor terdahulu Rahmat Yasin dan dilanjutkan oleh penerusnya Ade Yasin, Bima mengaku hal ini  merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan kajian ilmiah. “Kalaupun itu terjadi (perluasan wilayah dan provinsi baru), pastinya bukan di masa saya,” imbuhnya. Sedangkan untuk masalah jalan R3, Pemkot Bogor masih tersendat dalam hal pembebasan lahan, untuk Seksi III yang dimulai dari Parung Banteng sampai ke Wangun. Seperti pembebasan lahan yang belum dianggarkan. “Nanti akan kita barengi dengan penganggaran Bogor Inner Ring Road (BIRR),” jelasnya. Suami Yane ini pun meminta Bappeda harus memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak serta elemen seperti dengan jajaran DPRD. Termasuk pemberian informasi kepada media massa. "Yang jadi rencana atau program prioritas harus diinformasikan ke media massa agar masyarakat juga ikut mengetahuinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi," pesan orang nomor satu di Kota Bogor ini. Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Kota Bogor, Hanafi, mengaku, akan menjalankan instruksi dan tugas yang diberikan pimpinannya tersebut. Mantan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor ini juga menerangkan, jika instansinya ini merupakan dapur Pemkot Bogor yang berfungsi meramu tata ruang Kota Hujan. Pada 2020 ini, salah satu program prioritas yang disebutkan oleh Hanafi adalah, pembentukan masterplan dari utlity, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU). “Untuk transportasi sudah selesai di 2019, hanya saja untuk trem saat ini sedang dalam tahapan penyempurnaah,”beber Hanafi. Kajian ketahanan keluarga, pendapatan daerah dan rencana induk pendidikan, sambungnya, menjadi kajian yang harus segera dirampungkan. Hal tersebut bertujuan agar penjabaran program akan berpengaruh pada seluruh OPD yang ada di Kota Bogor. “Semua ini untuk perbaikan sistem birokrasi yang ada di Kota Bogor,” pungkasnya. (dil/c/yok)