METROPOLITAN – Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, yang menegaskan tidak akan ada pemekaran daerah kecuali Papua, direspon serius Pemkab Bogor. Bagaimana tidak, jauh hari sudah pemerintah Bumi Tegar Beriman mengurusi sejumlah berkas dan persiapan, untuk melakukan pemekaran wilayah untuk Bogor Barat. Namun kini semuanya terancam sirna, pasca keluarnya pernyataan dari orang nomor dua di negri ini, yang menyatakan tidak akan mencabut moratorium soal Daerah Otonomi Baru (DOB), untuk sejumlah daearah yang ada di Indonesia. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, wacana DOB Bogor Barat sudah lama diajukan Pemkab Bogor, bahkan wacana tersebut sempat menjadi bahasan dalam rapat paripurnakan beberapa waktu lalu bersama seluruh elemen pemerintahan. Meski wacana 85 persen DOB tak bisa berkembang, orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini membantah hal tersebut. Ia menilai, secara umum DOB Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, mengingat luasnya wilayah dan padatnya masyarakat Kabupaten Bogor. “Luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan banyaknya jumlah penduduk, menjadi alasan DOB Bogor Barat penting untuk diberlakukan. Apalagi dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kabupaten Bogor ini kan jumlah penduduknya hampir sama dengan sebuah provinsi, karna saking banyaknya,” katanya. Jika mengacu kepada data fakta, rata-rata DOB yang ada di Jawa Barat berhasil, tak seperti daerah lain. Hal tersebut juga dibuktikan dengan keberhasilan DOB Pangandaran, Bandung Barat, Depok dan DOB Cimahi. “Pangandaran, Bandung Barat, Cimahi berhasil semua. DOB Jawa Barat itu rata-rata berhasil, jadi jangan samakan kita dengan yang lain,” cetusnya. Meski belum ada angin segar soal pemekaran wilayah pada tahun ini, Ade mengaku akan terus mendorong hal ini kepada pemerintah pusat. Ia menilai, moratorium seharunya memberlakukan pengecualian. Baik itu berdasarkan kebutuhan wilayah itu sendiri, maupun historisnya. “Sejauh ini kan pemekaran di Jawa Barat selalu sukses, kecuali kalau memang ada yang tidak sukses, tentu itu harus di kaji dulu. Karna Jawa Barat tidak pernah gagal, mestinya kita jadi pertimbanganlah. Pak Gubernur juga sudah minta kepada pemerintah pusat soal ini,” tutupnya. (ogi/c/yok)