METROPOLITAN - Pemerintah pusat hingga kini masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah. Beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bogor Barat, yang sedianya sudah siap 'merdeka', mesti kandas karena aturan itu. Moratorium itu juga disebut membuat provinsi Jawa Barat susah dan sulit berkembang.
Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Fadli Zon. Ia mengaku, akan mendorong agar seharusnya moratorium pemekaran wilayah semestinya tidak pukul rata diseluruh wilayah Indonesia, yang disebutnya tidak menyelesaikan masalah.
Provinsi Jawa Barat, menurutnya membutuhkan pemekaran untuk kemajuan pembangunan.
"Dulu setidaknya ada tiga, yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Dan Jabar itu paling dirugikan dengan adanya moratorium itu, jumlah kota kabupaten kita lebih sedikit ketimbang Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya," katanya saat ditemui Metropolitan di DPC Gerindra Kabupaten Bogor.
Padahal, sambung dia, jumlah penduduk di kedua wilayah itu lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat. Sedangkan saat ini, di kedua wilayah itu ada sekitar 38 kota kabupaten, ketimbang Jabar yang 'hanya' punya 27 kota kabupaten. Tentu hal itu, kata Fadli, berpengaruh terhadap alokasi penganggaran yang lebih sedikit.
"Sehingga agregat atau akumulasi anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red)-nya kecil, dibanding Jatim atau Jateng misalnya. Maka memang seharusnya didorong pemerakan di beberapa tempat di Jawa Barat. Seperti Bogor Barat kah, Bogor Timur, atau Sukabumi Utara, Tasikmalaya dan lainnya," tegas anggota dewan dapil dari Kabupaten Bogor itu.
Dalam pandangannya, untuk bisa berkembang dan ada kemajuan pembangunan serta keadilan porsi anggaran, setidaknya Jawa Barat harus terdiri dari 40 kota kabupaten.
"Supaya mempercepat pembangunan. DAU (Dana Alokasi Umum, red)-nya bisa besar," imbuh pria berkacamata itu.
Ia juga mengkritisi kebijakan yang sempat dilontarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut pemekaran hanya akan diprioritaskan di wilayah Papua terlebih dahulu.
Buatnya, hal itu sama saja dengan tidak ada perubahan kebijakan dibanding periode sebelumnya dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal, kata dia, tuntutan pemekaran di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, sudah berlangsung sekitar sepuluh tahun dan sempat masuk ke DPR RI.
"Juga sudah disetujui DPRD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jabar. Tinggal pusat saja ketika itu, hanya justru masalahnya ketika itu di Papua. Ya makanya jalannya ya didorong supaya pemerintah pusat mau mengubah kebijakan itu," tukasnya.
Diketahui, Pemkab Bogor bersama DPRD sudah merampungkan paripurna penetapan keputusan bersama tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat.
Kelengkapan persyaratan mesti dipenuhi untuk dibawa ke gubernur Jawa Barat, untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Bahkan, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran total Rp75 miliar selama tiga tahun untuk persiapan kabupaten baru.
"Per tahunnya Rp25 miliar, untuk tiga tahun. Persiapan termasuk pegawai dan dewannya juga. Memang masih menunggu moratorium kapan dicabut, tapi setidaknya saat itu dicabut, kita sudah siap," pungkas Bupati Bogor Ade Yasin. (ryn/c/yok)
