METROPOLITAN – Niatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat parkir kendaraan, hanya wacana belaka. Meski isu tersebut sempat jadi perbincangan hangat sejak 2019, namun hingga saat ini wacana tersebut tak kunjung terealisasikan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah, mengaku, hingga kini niatan Pemkot Bogor untuk mendongkrak PAD lewat parkir kendaraan masih wacana belaka. Ia menilai, sektor parkir kendaraan merupakan salah satu potensi PAD yang tentunya perlu diperdayakan, mengingat Kota Hujan miliki sejumlah fasilitas publik yang cukup menjanjikan.
“Belum ada obrolan kepada kami soal itu (parkiran). Yang ada hanya pembahasaan penataan parkir yang ada di seputaran pasar saja. Padahal potensinya cukup besar, apalagi parkir liar di tempat-tempat tertentu,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, seharusnya Dinas Perhubungan yang dalam hal ini membidangai parkir kendaraan, seyogyanya mampu menata dan menjadikan parkir sebagai sumber pendapatan Kota Bogor. Tak hanya itu, Lusy menilai hingga kini sektor parkir masih sangat minim pengawasan.
Ia menilai, jika Pemkot memang serius berniat membangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perparkiran di Kota Hujan, pihaknya mengaku siap mendukung. Lantaran parkir kendaran memang perlu diberdayakan, mengingat potensi parkir di Kota Hujan yang cukup menjanjikan. Terlebih, sejumlah lokasi yang kerap kali dijadikan parkir liar.
“Lebih baik dibentuk saja BUMD nya, kan lumayan untuk menambah PAD. Padahal parkir itu potensi kebocorannya tinggi dan rawan disalah gunakan kalau tidak dikelola dengan baik dan bijak oleh Pemerintah Kota Bogor,” tegasnya.
Wanita yang akrab disapa Lusy ini mengaku, jika BUMD Parkir terbentu, tentunya ini akan mempermudah wacana Kota Bogor untuk kedepannya. Pasalnya, dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan nanti, LRT dan Trem konon bakal mengaspal di Kota Hujan.
“Saat Trem, LRT masuk ke Kota Bogor nanti, pastikan kita harus siapkan Transit Oriented Development (TOD) atau Park and Ride bagi para penumpang. Kalau sudah ada BUMD Parkir kan enak. Tigal kelola saja, potensi pendapatannya juga cukup menjanjikan saya rasa,” tegasnya.
Jika Pemkot serius membentuk ini (BUMD Parkir), sambungnya, nantinya Pemkot Bogor bisa menerapkan kebijakan pembayaran parkir non tunai, seperti penggunaan uang digital.
“Kalau sudah seperti ini kan memudahkan semuanya. Pungutan liar di lahan parkir bisa diatasi, meminimalisir kebocoran pungutan parkir resmi, karna semua terpantau lewat digital. Zaman sekarang kan sudah modern, jadi selain tunai kita juga mesti siapkan non tunainya. Kalau tidak gitu kita akan ketinggalan zaman,” cetusnya.
Terpisah, Kepala Seksi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bogor, Suratman tak bergeming sedikitpun, saat dikonfirmasi perihal parkir di Kota Bogor. Hingga berita ini diturunkan, Suratman belum memberikan keterangan. (ogi/c/yok)
