METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi hingga Kota Depok sepakat mengusulkan penghentian sementara operasional moda transportasi massal commuter line selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4). Hal tersebut disepakati kelimanya saat menggelar video conference bersama pada Senin (13/4). ”Tadi k i t a ber­koordinasi soal penerapan PSBB. Kita semua sepakat meniadakan sementara ope­rasional KRL commuter line selama masa PSBB diberlakukan di Bodebek ini. Atau selama 14 hari ke depan,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rahim. Ia menilai, para penumpang commuter line memiliki ri­siko besar terpapar Covid-19 dan menjadi salah satu media risiko penyebaran virus co­rona. Terlebih saat lima dae­rah ini (Bodebek, red) melaks­anakan PSBB serentak hari ini, Rabu (15/4). ”Tujuannya, menyelamatkan jiwa manusia agar tidak ter­papar Covid-19. Itu saja dulu. Kenapa harus ditutup, ka­rena risikonya terlalu bebas, dengan pengendalian saat ini yang lemah kita tidak bisa menjamin bahwa pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan penum­pang,” jelasnya. Dedie pun meminta Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kem­bali aktivitas perkantoran dan perusahaan yang masih mem­pekerjakan karyawannya di tengah wabah Covid-19. ”Pemerintah harus betul-betul mengawasi bidang-bi­dang apa saja yang masih beroperasi di Jakarta. Kalau ini bisa dipetakan atau ada langkah tegas, maka mobilitas warga ke Jakarta bisa ditekan lebih maksimal,” ungkapnya. Jika nantinya commuter line tidak bisa dilakukan penutu­pan secara penuh, sambung Dedie, maka para kepala dae­rah bisa memberikan alter­natif pilihan, yakni pembata­san jam operasional commu­ter line saat jam kerja. ”Kalau tidak bisa, kami men­gusulkan agar commuter line beroperasi bukan pada jam kerja. Misalnya jam operasio­nal kereta hanya dari jam 11 sampai 2 siang. Ini supaya tidak terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Bogor. Keluhan itu juga terjadi di sta­siun lain. Karena sulit bagi kami menerapkan sosial dis­tancing di dalam transportasi kereta, jika tidak dibarengi kebijakan dari pihak commu­ter line sendiri,” bebernya. Dedie menambahkan, usu­lan itu dalam waktu dekat akan dituangkan dalam surat resmi kepada gubernur Jakarta, gu­bernur Jawa Barat dan Kemen­terian Perhubungan, PT KAI dan PT KCI. ”Semua ini agar tujuan so­cial distancing yang sudah menelan biaya dan pengor­banan besar tidak sia-sia. Kita semua tentu ingin wabah ini cepat berlalu. Jadi, kita semua berharap semua pihak bisa ikut ambil bagian masing-masing. Minimal mendukung kebijakan dan keputusan pe­merintah daerah demi kepen­tingan bersama,” paparnya. Sementara itu, VP Corpo­rate Communication KCI, Anne Purba, mengaku belum bisa memberikan komentar apa pun mengenai rekomen­dasi dan masukan dari kelima kepala daerah tersebut. Ia masih melaksanakan kajian internal untuk memutuskan langkah apa yang akan diam­bil. ”Jika ada (keputusan, red) nanti kita update,” katanya singkat. (ogi/c/yok/py)