METROPOLITAN – Wabah virus corona belum menentu. Grafik korban pun terus meroket. Jum­lah yang positif terin­feksi Covid-19 hingga Rabu (27/5) pukul 12:00 WIB, ada 23.851 kasus atau bertambah 686 kasus dari hari sebelumnya. Ada pun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1 . 4 7 3 atau ber­tambah 50 orang dari hari sebelumnya. Virus ini telah menyebar ke-31 provinsi di Indonesia. Pre­diksi kapan akan berakhir masih simpang-siur dan cen­derung semakin mundur. “Semula diperkirakan pan­demi Covid-19 akan berakhir Juni 2020 dan situasi kem­bali normal pada Juli. Pre­diksi itu dikemukakan Singa­pore University of Techno­logy and Design (SUTD) Data-Driven Innovation Lab,” terang anggota Komisi X DPR-RI Fraksi PKS, Fahmy Alay­droes. Namun, lanjut Fahmy, pre­diksi itu kemudian berubah bahwa akhir pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada 23 September 2020 atau mundur lebih dari 3 bulan. Lalu dalam perkembangannya, prediksi itu kembali berubah. Terakhir dalam laporan yang diperba­harui pada Selasa (5/5), pre­diksi itu kembali mundur menjadi Oktober 2020. Se­cara teoritis, akhir pandemi Covid-19 terjadi pada 7 Ok­tober 2020. Prediksi itu bisa meleset 14,9 hari. Ironinya, pemerintah akan memberlakukan relaksasi Pem­batasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kehidupan dan akti­vitas kantor, pusat perbelan­jaan, mal, sekolah, penerbangan, transportasi dan berbagai ak­tivitas sosial dan ekonomi akan dikembalikan seperti biasa. Meski faktanya pandemi Covid-19 telah banyak meny­ebabkan korban meninggal dunia, baik yang terdata dan diumumkan resmi ataupun yang tidak dicatat atau dika­tegorikan meninggal akibat Covid-19 karena belum sem­pat dites atau gejala sakitnya didominasi gejala Covid-19. “Dengan rencana menyudahi kebijakan PSBB, kita berada dalam suasana yang disebut sebagai keadaan kehidupan ‘new-normal’, berperilaku sehari-hari seperti biasa tapi tetap waspada dan antisipasi terhadap pandemi Covid-19 yang masih mengancam kita,” paparnya. Bila hendak PSBB direlaksa­si untuk menggerakkan roda dan kehidupan ekonomi serta menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat, Fahmy berharap pemerintah bisa me­mastikan dengan tegaskan protokol kesehatan diterapkan di setiap tempat umum. Tanda-tanda peringatan mesti dise­diakan di setiap sudut atau tempat yang diperlukan, satpol atau petugas pengawal disiplin protokol mesti ditempatkan di berbagai tempat yang diperlu­kan, sanksi/denda/hukuman perlu ditegakkan kepada siapa pun yang melanggar. Ketika sekolah dibuka kem­bali, sambung dia, anak-anak usia dini (PAUD) hingga SMA yang berada dalam satu kawa­san sekolah, bersama dan berinteraksi, bermain dan be­lajar selama seharian. “Bagai­mana memastikan bahwa mereka dapat belajar dengan tenang sekaligus aman dari ancaman penularan Covid-19? Apakah sekolah siap menja­lankan dan menerapkan pro­tokol kesehatan kepada semua siswa pada setiap aktivitas pembelajaran? Apakah guru-guru juga mampu mengajar dan menciptakan suasana belajar yang kondusif? Komi­sioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) me­nyebut sekolah yang siap dengan protokol kesehatan untuk kem­bali membuka sekolah masih sedikit. Berdasarkan data KPAI baru 18 % sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” beber­nya. Fahmy menilai, perkara ini serius dan mesti mendapat perhatian pemerintah, khu­susnya Gugus Tugas Perce­patan Penanganan Covid-19 dan pemerintah daerah. Me­reka harus menyiapkan se­cara seksama, memastikan berjalannya pola perilaku sesuai protokol kesehatan dengan disiplin ketat. “Bila tidak ketat, sungguh saya mengkhawatirkan akan terjadi­nya kluster-kluster baru di sekolah. Pemerintah jangan main-main dengan keselama­tan jiwa anak-anak kita. Harus mendengar dan mengikuti saran para ahli kesehatan. Le­bih baik menunda beberapa saat tapi selamat, daripada berlagak ’gagah’ mau berdamai dengan Covid-19, tapi kemu­dian banyak menimbulkan mudarat,” pungkasnya. (*/mam/py)