METROPOLITAN – Pandemi corona atau Covid-19, rupanya melumpuhkan berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Tak terkecuali Kota Bogor yang ikut terkena imbas. Bahkan, target Penda­patan Asli Daerah (PAD) pertengahan tahun ini merosot tajam. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarif mengungkapkan, Terhitung Januari hingga Mei, PAD Kota Bogor men­galami penurunan drastis. Itu terjadi lantaran sejumlah sektor pendapatan daerah terganggu, imbas penerapan Pembatasan Sosial Berska­la Besar (PSBB). ”Tak bisa dimungkiri kon­disi ini akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semuanya serba dibatasi. Hotel, restoran, perekono­mian masyarakat juga ter­dampak. Ini tentu sangat memengaruhi pendapatan Kota Bogor,” ujarnya. Ade Sarip pun mempre­diksi penurunan pendapa­tan menyentuh angka 58 persen. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor coba memberlakukan stimulus agar sejumlah sektor penda­patan bisa memiliki pema­sukan. ”Kita siapkan ang­garan sekitar Rp50 miliar untuk membantu amensti­mulus pengusaha untuk memulihkannya,” jelasnya. Jika pandemi ini berkepan­jangan, sambung Ade Sarip, maka akan berdampak pada Rencana Awal Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. ”Bukan tidak mungkin akan ada pengurangan Dana Alo­kasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Kota Bogor pada 2021,” ujarnya. Terpisah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Ba­penda) Kota Bogor, Lia Kar­nia Dewi, membenarkan PAD jelang pertengahan tahun ini anjlok lebih dari 50 per­sen. Terlebih pada periode Maret hingga Mei, penda­patan pajak daerah secara realisasi mengalami penu­runan lantaran berbagai sektor usaha tutup. Meski begitu, Lia menga­ku Bapenda Kota Bogor tetap berusaha mendong­krak pendapatan daerah. Itu dibuktikannya dengan mengeluarkan tiga Peratu­ran Wali Kota (Perwali) tentang Pajak. Perwali pertama Nomor 20 Tahun 2020 yang mem­berikan relaksasi pembay­aran pajak, Maret, April, Mei, Juni yang bisa dibay­arkan paling lambat 30 Juni tanpa denda. Kedua, Perwali Nomor 33 Tahun 2020 tentang pem­berian diskon atau pengu­rangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 15 persen, antara 21 April hing­ga 30 april. Hingga diskon 10 persen bagi yang mem­bayar pada Mei dan diskon 5 persen untuk pembayaran pada periode Juni. ”Satu lagi, Perwali Nomor 33 Tahun 2020 tentang pem­berian diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangu­nan (BPHTB). Atau, pungutan atas pero­lehan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 10 persen hingga akhir Juni. Jadi, ada tiga Perwali yang kita keluarkan untuk men­stimulasi pendapatan,” be­bernya. Terhitung sejak diberlaku­kannya tiga Perwali tersebut, pihaknya baru mengantongi Rp49 miliar. ”Rp49 miliar itu didapat dari PBB sampai akhir Mei dari implemen­tasi kebijakan pemberian diskon tersebut,” pungkasnya. (ogi/b/mam/py)