METROPOLITAN – Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi episen­trum pelaya­nan bagi ma­syarakat Kota Bogor. Meski sempat dit­utup selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemeri ntah Kota (Pemkot) Bogor kembali membukanya se­cara bertahap. Pasca-dibuka kembali secara resmi pada 8 Juni, MPP Kota Bogor langsung diserbu warga yang ingin mengurus pelayanan. Tercatat dalam sepekan beroperasi, kurang lebih ada 1.000 warga yang mengajukan pelayanan ke-10 dari 16 tenan di MPP Kota Bogor. ”Pada hari pertama dibuka kembali, warga yang datang sekitar 157 orang dan terus meningkat setiap harinya. Namun kita tetap memba­tasi antrean by sistem atau loket,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe­layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Fir­daus, Senin (15/6). Protokol kesehatan yang dimaksud Firdaus adalah pe­tugas MPP diwajibkan meng­gunakan face shield, masker dan sarung tangan saat me­layani. Bahkan, pengunjung yang datang diperiksa suhu tubuhnya dan wajib meng­gunakan hand sanitizer serta mencuci tangan. ”Untuk pro­tokol kesehatan insyaAllah terjamin, karena kami tidak mau MPP menjadi locus penye­baran corona di Kota Bogor,” jelasnya. Selama masa PSBB Propor­sional ini, Firdaus mengung­kapkan, MPP Kota Bogor terus memberikan inovasi. Salah satunya dengan membuka pelayanan via zoom meeting. ”Jadi, walau mengurangi in­tensitas bertatap muka, kami tetap memberikan pelayanan,” paparnya. Meski sudah memasuki ma­sa PSBB Proporsional, Kota Bogor masih berada pada level bahaya atau zona kuning penye­baran virus corona atau zona III. ”Belum diperbolehkan, karena Kota Bogor masih dalam level kewaspadaan atau zona kuning,” ujar Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta. Menurut Alma, kegiatan sudah diperbolehkan jika Kota Bogor masuk level II dua atau zona biru. ”Apabila sudah masuk zona biru berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 46 Tahun 2020 baru diperbolehkan,” tuturnya. Alma menjelaskan, saat ini Pemkot Bogor terus meng­gencarkan sosialisasi kepada warga dan mengajak lebih patuh melaksanakan pemba­tasan mikro secara maksimal di tingkat RW/RT agar RO di bawah satu (penyebaran Co­vid-19) bisa ditekan. ”12 Juni kita masih kuning, 14 hari lagi Kota Bogor akan dievalu­asi Gugus Tugas Pemprov Jabar,” ungkapnya. (dil/b/mam/py)