METROPOLITAN – Usai menyelesaikan bantuan tahap kedua, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana mendistribusikan kembali bantuan sosial (bansos) tahap ketiga di Kota Bogor. Hal itu seperti diungkapkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) pada Kementerian Sosial, Nurul Farijati, saat bertandang ke Balai Kota Bogor. Secara keseluruhan, Kemensos sudah mendistribusikan bantuan tahap satu dan dua dalam kurun waktu April hingga Mei. Rencananya, Bansos Covid-19 tahap tiga untuk Kota Bogor didistribusikan Juli ini. Bahkan, Kemensos juga akan menyalurkan bansos hingga tahap enam atau Desember 2020. "Jadi, tidak sampai tahap tiga, tapi terus sampai akhir tahun," katanya. Meski begitu, pada tahap keempat, nominal Bansos akan dikurangi menjadi Rp300.000 dari semula Rp600.000 untuk setiap Kepala Keluarga (KK). Pengurangan itu dilakukan lantaran masing-masing daerah sudah bisa melakukan alokasi anggaran secara mandiri untuk penanganan Covid-19 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Bansos tahap 1, 2 dan 3 nominalnya kan Rp600.000 per KK. Untuk tahap ke 4 hingga 6 atau periode Juli sampai Desember, nominal bansos akan kita kurangi menjadi Rp300.000 per KK. Ini kita lakukan karena pemerintah daerah sudah bisa mengalokasikan anggarannya secara mandiri," bebernya. Nurul juga mengimbau seluruh daerah, termasuk Kota Bogor, segera melakukan verifikasi lanjutan terkait data DTKS terkini. "Dalam waktu dekat, kita akan menyerahkan bantuan tahap 3. Maka dari itu, kita minta pemerintah daerah segera menyerahkan data terkini calon penerimanya,"ujarnya Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali berencana menambah jumlah kuota penerima Bansos APBD Kota Bogor bagi warga terdampak Covid-19 untuk tahap dua. Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, pada tahap pertama kemarin, jumlah penerima Bansos Kota Bogor hanya 17.033 Kepala Keluarga (KK). "Tahap awal pendistribusian kemarin kan ada 17.033 KK. Nah tahap kedua ini kita tambah 5.967 KK atau kita bulatkan jadi 6 ribu KK. Jadi,  total penerimaan bantuan tahap dua ini menjadi 23.000 KK," katanya. Jumlah tersebut diambil berdasarkan pengajuan dan verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan laporan yang masuk aplikasi Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat (Salur), Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (Si Badra) hingga laporan aduan lainnya, sekitar 10 ribu pengajuan masuk dapur Tim GTPP Covid-19 Kota Bogor. Dari 10 ribu aduan yang masuk, hanya 9 ribu KK yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tersebut. "Ada 9 ribu KK yang dinilai layak menerima dengan 6 ribu di antaranya masuk kuota penerima bantuan dari jalur Non DTKS yang 23 ribu KK tadi. Sementara 3 ribu KK lainnya, kita usahakan untuk bisa menerima bantuan dari pos lainnya," bebernya. Dedie menjelaskan, untuk 3 ribu KK yang belum terserap, 1 ribu KK di antaranya akan dimasukkan dalam program Jaga Asa Kota Bogor. Sedangkan 2 ribu KK sisanya akan coba diusahakan agar masuk program Bansos tahap dua dengan menambah kuota penerima "Jadi, tahap dua ini kan kuota awalnya ada 23 ribu KK yang bakal menerima. Kalau anggarannya memungkinkan, kita akan coba tambah jadi 25 ribu KK. Kita lihat dulu saja apakah anggarannya cukup atau tidak," tukasnya. (ogi/b/mam/py)