METROPOLITAN – Berkas perkara kasus suap yang me­libatkan mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPKPP) Irianto, akhirnya dinyatakan lengkap alias P21, walau sebelumnya sempat dikembalikan kepada penyi­dik dari Polres Bogor lantaran belum lengkap. PNS Kabupa­ten Bogor yang diciduk Ope­rasi Tangkap Tangan (OTT) itu pun mendatangi Kejaksa­an Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor untuk proses tahap kedua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti, Rabu (1/7) siang.­ Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Munaji, mengatakan, setelah dinyatakan P21 beberapa waktu lalu, berkas perkara kasus suap perizinan itu bakal dilimpahkan ke Penga­dilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung paling lambat 14 hari kerja. ”P21 sudah. Sekarang ini proses tahap kedua, pengiri­man barang bukti dan ter­sangka ke sini. Wewenang penahanan tersangka sekarang sudah di kita lah. Ya dua minggu sudah kita limpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Bandung,” katanya saat ditemui Metropolitan, Rabu (1/7). Meski begitu, ia mengakui pelimpahan berkas tersebut bisa saja lebih cepat. Tergan­tung kesiapan administrasi dari jaksa penuntut umum. Namun jika mengacu pada SOP, maka berkas perkara paling lambat 14 hari dilim­pahkan ke persidangan. ”Ma­salah ditahan atau nggaknya, kita lihat perkembangan pe­meriksaan. Kalau nanti dita­han akan kita titipkan ke Polres Bogor, karena tahap kedua ini nggak bisa titip ke LP,” terangnya. Selain itu, sambung Mu­naji, bisa saja Irianto dipu­tuskan sebagai tahanan kota jika memenuhi syarat ter­tentu. Misalnya sakit atau malah terpapar Covid-19 yang sedang merebak. ”Boleh saja (tahanan kota), tapi kalau pidana korupsi biasanya di­tahan. Kecuali sakit atau po­sitif corona misalnya, ya mun­gkin saja,” jelasnya. Diketahui, Irianto datang ke kantor Kejari Kabupaten Bogor bersama penyidik Polres Bogor sekitar pukul 12:30 WIB dan langsung ma­suk ke ruang penyidikan. Hingga pukul 16:00 WIB, pewarta masih menunggu di depan kantor Kejari dan belum ada tanda-tanda pe­meriksaan selesai. Sementara itu, Kepala Sek­si (Kasi) Pidana Khusus Ke­jari Kabupaten Bogor, Bambang Winarno, menyebutkan, ber­kas perkara sempat dikem­balikan kepada penyidik lantaran ada yang harus di­lengkapi. Tapi kini sudah ada di Kejari untuk ditindaklanj­uti sebelum dinyatakan len­gkap alias P21 per Jumat (12/6). Meski begitu, ia mengaku tidak bisa membeberkan ke­kurangan berkas tersebut lantaran sudah masuk sub­stansi dan ranah penyidikan. Pihaknya meneliti kaitan ke­kurangan yang sudah disam­paikan sudah dipenuhi atau belum. ”Manakala sudah lengkap, ya bisa kita P21-kan,” imbuhnya. Sejauh ini, Bambang me­nambahkan, belum ada ter­sangka baru dari yang sudah ditetapkan penyidik. Kejari bekerja berdasarkan fakta. Jika ke depannya sesuai pe­tunjuk, mungkin ada pihak lain yang secara hukum bisa dimintai pertanggungjawa­ban, maka itu menjadi ranah penyidik untuk ditindakla­njuti. ”Sejauh ini kan dua orang dan satu lagi ya. Tapi kita lihat nanti. Kalau memang ada, ya kita minta pertanggungjawa­bannya secara hukum. Yang jelas, kita teliti secara propor­sional dan profesional,” ujar­nya. Sebelumnya, Polres Bogor menetapkan status tersang­ka kepada dua Pegawai Ne­geri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor usai mela­kukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3). Adalah IR, sekdis DP­KPP dan Faisal yang diketa­hui menerima uang untuk memuluskan sejumlah pe­rizinan yang menjadi ter­sangka. Mereka dijerat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pem­berantasan tindak pidana korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang peruba­han atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan den­da minimal Rp150 juta dan maksimal Rp750 juta. (ryn/b/mam/py)