Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang telah menyelesaikan distribusi Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertama masyarakat terdampak Covid-19. Namun sepertinya tidak dengan bansos tahap kedua. Pemkot saat ini tengah disibukkan dengan perubahan data serta verifikasi data dari Dinas Sosial (Dinsos) untuk penjaringan antara penerima yang terdata dalam DTKS dan non-DTKS. ”YA minggu ini kira-kira akan turun. Keterlambatan ini karena kita sedang rapikan data yang tidak tepat, ada sekian ribu lagi data yang baru masuk,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya, Minggu (5/7). Untuk memaksimalkan dan mempercepat pendataan, Bima meminta pihak Kemen­terian Sosial sebagai sumber pemilik data penerima ban­tuan DTKS agar membuka semua datanya. Keinginan itu bukan tanpa alasan. Sebab, pada penyaluran bantuan gelombang pertama, dari 19 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdata mendapatkan bantuan, hanya 17 ribu KK yang berhak menerima ban­tuan. Melesetnya penyaluran ter­hadap 2 ribu KK itu dikarena­kan masyarakat sebelumnya sudah mendapatkan ban­tuan dari sumber lain. ”Kita kan memberikan masukan. Saya belum dapat laporan, apakah sudah dibuka (data Kemensos), rasanya belum juga. Tapi kita sudah siap dengan data masukan baru karena sejak awal tahun be­lum dibuka lagi (data Kemen­sos),” katanya. Kisruhnya penyaluran ban­sos di Kota Bogor, rupanya menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Bogor. Anggota Pansus, Mohammad Said Mohan, mengakui masih menemukan banyak data penerima bantuan yang me­leset. Di mana dalam satu KK bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan. Ia men­contohkan ada salah satu keluarga yang mendapatkan bantuan ganda dari PKH dan bantuan gubernur. ”Jadi, menurut orang Dinsos, ini dikarenakan data dari pusat tidak dibuka secara utuh. Hanya penerima ban­tuan saja yang dibuka, se­dangkan yang lainnya tidak. Jadi saat Dinsos melakukan pendataan untuk bantuan lainnya, mereka tidak tahu apakah masyarakat tersebut sudah mendapatkan ban­tuan atau belum,” ujar Mohan. Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor berencana me­layangkan surat ke Kemensos dan akan melakukan kun­jungan ke sana agar data pe­nerima bantuan dapat disin­kronkan dengan data di Din­sos Kota Bogor. ”Nanti saat kami ke sana, kami akan di­dampingi komisi terkait dari DPR-RI. Sebab, kalau didiam­kan bisa menjadi masalah besar hal-hal seperti ini,” ungkap politisi Gerindra ini. Terpisah, Ketua Gugus Tu­gas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengung­kapkan, bantuan gelombang ke II yang bersumber dari APBD Kota Bogor ini akan secepatnya disalurkan. ”Insya Allah dalam satu minggu ini sudah terdistribusi,” ungkap­nya. Terlambatnya penyaluran ini, sambung Dedie, dika­renakan pada Juni lalu ter­jadi penyempurnaan data. Di mana jika pada gelombang pertama, penerima bantuan hanya 19 ribu KK, maka pa­da gelombang ke-II ini jum­lahnya dimaksimalkannya sesuai kuota yang ada, yaitu 23 ribu KK. Selain itu, Dedie juga men­gungkapkan pada Juni silam, pihaknya masih menunggu retur dana bantuan dari PT Pos Indonesia sebesar Rp1 miliar yang merupakan ban­tuan tidak terserap karena tidak tepat sasaran. ”Untuk tahap ke II ini kami masih akan tetap menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur bantuan,” pungkas­nya.(dil/c/mam/py)