METROPOLITAN – Gunung Kapur di Kecamatan Klapa­nunggal terus jadi sorotan. Alih-alih jadi lokasi wisata potensial, kondisi Gunung Kapur justru tergerus penambangan galian C. Me­ski begitu, pemerintah daerah sepertinya kesulitan dalam menindak para penambang liar tersebut. Camat Klapanunggal, Ahmad Kosasih, mengatakan, pi­haknya sulit melakukan pe­nindakan karena beberapa faktor, di antaranya soal izin tambang di ranah Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat, sehingga pemerin­tah daerah kesulitan. Belum lagi menambang jadi mata pencaharian warga sekitar, sehingga berpotensi memicu konflik. ”Sulit ditindak, karena salah satunya izinnya di provinsi. Sejauh ini Satpol PP Kabupa­ten Bogor belum ada koordi­nasi untuk tindak lanjut ke lapangan,” katanya saat dihu­bungi Metropolitan, Selasa (7/7). Alhasil, sambung dia, sejauh ini pihaknya sulit melakukan pemetaan wilayah mana saja di Gunung Kapur yang punya izin dan mana yang tak beri­zin. Sebab tak menutup kemungkinan penambahan dilakukan di area yang tidak diizinkan. Hal itu pun me­nambah pelik kondisi di lo­kasi tersebut. ”Kalau pemetaan wilayah mana yang kemungkinan di­tambang, tapi bukan di areal yang diizinkan, itu mesti dengan dinas teknis terkait atau pihak yang memberi izin, karena kita nggak paham ba­tas yang diizinkan itu titik koordinatnya mana saja. Ng­gak ada ciri batasnya,” terang­nya. Belum lagi, sambung dia, agaknya sulit ’menjauhkan’ warga dari aktivitas yang ber­dampak buruk bagi lingkungan itu. Sebab, sudah sejak lama warga terlibat di dalamnya. Warga bisa saja berbalik menuntut kepada pemerintah jika mata pencaharian itu dihilangkan begitu saja. Me­mang penambangan ini bisa dihentikan secara hukum, mengingat izin belum jelas. ”Katanya dulu seperti itu, sekarang mulai berkurang. Kita juga merencanakan pe­ningkatan keterampilan untuk mengalihkan kegiatan ke bi­dang lain, tapi masih pan­demi Covid-19, jadi masih tertunda,” tegasnya. Meskipun izin penambangan galian C merupakan ke­wenangan Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemkab Bogor merasa perlu mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tambang liar tersebut. ”Untuk tambang, seperti Gunung Kapur, di Klapanung­gal itu urusannya ke Bandung (Pemprov Jabar, red). Kita sudah nggak nangani galian C,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabu­paten Bogor, Dace Supriadi. Untuk koordinasi antarwi­layah, ia bakal segera menge­cek langsung ke lokasi, meli­hat izin-izin di Gunung Kapur Klapanunggal itu. Jika nanti terbukti ada izin yang keda­luwarsa atau tidak diperpan­jang, pihaknya bakal mengam­bil tindakan tegas. ”Makanya koordinasi dengan kita itu, paling nanti kita cek dulu ke lapangan. Kalau nanti pas dilihat perusahaan, kope­rasi atau apa pun yang izinnya belum diperpanjang, paling kita tindak. Yang jelas secepat­nya, nanti saya koordinasikan dulu dengan camat,” ujar pria yang juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabu­paten Bogor itu. Sementara itu, Ketua Ko­misi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, mengatakan, persoalan tambang, salah satunya di Klapanunggal, erat kaitannya dengan peri­zinan. Ia mengakui masih adanya penambangan liar di lapangan karena aturan yang dianggap belum tegas. Apa­lagi adanya aturan bahwa izin tambang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga jika akan membuat aturan di daerah perlu mengacu pada aturan di level atas. ”Izin pertambangan memang di provinsi (Jawa Barat). Itu juga harus ada rekomendasi dari kita. Bupati selalu bilang ingin ada moratorium tambang, makanya kita dorong dibuat perbup, nggak cuma lisan. Memang acuan kita ke aturan lebih atas (aturan pem­prov, red), nggak bisa bertolak belakang,” katanya. Oleh karena itu, sambung dia, perlu ada tindakan jangka pen­dek demi mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan Satpol PP, mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Terma­suk soal izin perusahaan hing­ga koperasi di lokasi. Ia pun mengibaratkan jangan sampai izin hanya satu, tapi lokasinya lebih dari satu. ”Kita lihat, apakah yang koperasi-koperasi itu boleh? Benar-benar sudah berizin atau tidak? Lokasinya benar tidak? Jangan sampai seperti gini, STNK-nya satu, sepeda motornya lima. Ini yang kacau. Nanti akan kita lihat itu,” ujar­nya. (ryn/b/mam/py)