METROPOLITAN – Dengan luas wilayah 2.664 kilometer persegi yang diisi 5,8 juta jiwa penduduk, kebutuhan Apara­tur Sipil Negara (ASN) di Ka­bupaten Bogor masih jauh panggang dari api. Dari kebu­tuhan 42 ribuan ASN, kini baru terisi 17 ribuan ASN. Puasa pengadaan ASN baru di ling­kungan Pemerintah Kabupa­ten (Pemkab) Bogor bakal lebih lama lagi, setelah pe­merintah pusat meniadakan rekrutmen ASN selama dua tahun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahyo Kumolo, memastikan tak ada seleksi dan peneri­maan CASN pada 2020 dan 2021. Meski begitu, Pemkab Bogor keukeuh mengajukan permohonan kebutuhan ke­pada kementerian lantaran hingga saat ini surat resmi dari KemenpanRB soal pe­niadaan rekrutmen CASN 2020-2021 ini. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Infor­masi pada Badan Kepega­waian Pendidikan dan Pelati­han (BKPP), Susi Hastuti, mengatakan, informasi dari pemerintah pusat soal penia­daan rekrutmen CASN itu masih bersifat sementara, sehingga pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari kementerian. ”Kalau dae­rah, termasuk Kabupaten Bo­gor, mengikuti kebijakan (pe­merintah, red) pusat. Dalam hal pengadaan pegawai, dae­rah tak bisa menetapkan ke­bijakan tersendiri,” katanya kepada Metropolitan, Kamis (9/7). Ia menambahkan, pi­haknya tetap mengusulkan kebutuhan pegawai di Pemkab Bogor sesuai kekurangan yang ada. Persoalan diterima atau tidaknya pengajuan itu, se­penuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Tetap mengusulkan kebutuhan atau kekurangan pegawai setiap tahun. Kami masih menung­gu kebijakan resmi (soal pe­niadaan rekrutmen CASN, red),” terangnya. Kebutuhan ASN di Pemkab Bogor sendiri masih tinggi. Saat terakhir kali mengadakan rekrutmen pada 2019 saja, baru diterima 839 formasi untuk menambal 17 ribuan ASN yang sudah ada. Padahal, setidaknya Kabupaten Bogor punya lebih dari 42 ribu ASN. ”Jumlah itu kan cuma sekitar 0,34 persen-nya dari jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman. Kalau digambarkan, satu ASN mes­ti melayani 288 orang lah,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin. Dari 17 ribuan ASN yang ada, paling banyak ada di sektor pendidikan dengan 11 ribuan tenaga pendidikan. Jumlah itu juga disebut masih jauh dari ideal, yang disebut setidaknya harus ada 20 ribu pegawai. Se­tali tiga uang di sektor kesehatan, baru terisi sekitar 1.800-an orang dari kebutuhan 5.200-an orang. Belum lagi jumlah ASN Pemkab Bogor yang setiap tahunnya berkurang 300-400 ASN mema­suki masa pensiun atau purna bakti. Alhasil, kekurangan itu ’ditambal’ oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang hingga saat ini berjumlah 1.000-an orang. (dil/ryn/c/mam/py)