Keberadaan waterpark milik Yayasan Ashokal Hajar atau dikenal Borcess di Kecamatan Rancabungur, rupanya membuat wakil rakyat di Kabupaten Bogor geram. Bukan tanpa alasan, alih-alih ingin mendirikan kampus, Borcess malah membangun waterpark di Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). KETUA Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor, Usep Suprat­man, mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan peng­elola Yayasan Borcess yang nekat membangun sekolah di LP2B. Itu melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. ”Di Kabupaten Bogor memang tidak ada blok khusus untuk berinvestasi. Investor pun harus sadar akan lahan yang digunakan untuk berinvesta­si,” katanya. Dalam waktu dekat, Ko­misi I akan memanggil pihak Borcess. Usep mengaku ingin tahu duduk persoalan yang selama ini terjadi, se­hingga ke depan tidak ada pelanggaran seperti yang dilakukan Borcess. Begitu pula dengan Komisi I yang akan mendorong perubahan tata ruang agar semua tertib dan jangan semena-mena seperti ini (dibangun dulu baru izin, red). ”Perda RDTR akan didorong, karena itu kewajiban. Jangan kita bilang karpet merah ma­lah nantinya nggak bisa apa-apa. Sikap saya mendukung Pol PP dengan mengagenda­kan tipiring pada 16 Juli 2020,” tegasnya. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi. Ia meminta Pemkab Bogor tidak mengeluarkan Izin Men­dirikan Bangunan (IMB) ter­hadap gedung milik Borcess di Kecamatan Rancabungur. ”Itu kan jelas melanggar Perda Tata Ruang dan Perda LP2B. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi izin bisa keluar,” katanya. Pemkab Bogor tidak mungkin merevisi kedua perda tersebut hanya demi salah satu pemo­hon. Sebab, hak itu membu­tuhkan proses panjang dan rumit. ”Tidak ada alasan. Kita tak mungkin mengubah Perda Tata Ruang dan Perda LP2B. Sangat tidak mungkin. Kalau mau tukar lahan, di mana lahannya,” tanyanya. Terpisah, Kepala Dinas Pen­anaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dace Supriyadi, menegaskan, sejak awal pihaknya tidak mengeluarkan izin untuk yay­asan itu mendirikan bangunan. ”Perizinannya sudah kita tolak, karena tata ruangnya berma­salah, tak sesuai Perda Tata Ruang. Itu juga lahan basah,” tuturnya. Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor turun tangan menyegel Waterpark Borcess yang belum memiliki izin itu. Ada enam kolam renang ber­bagai ukuran dan kedalaman. Wahana permainan airnya tergolong lengkap layaknya wahana wisata air. Padahal, peruntukan pembangunan kolam renang hanya untuk sarana pendukung pendidikan bukan wisata air. “Minggu lalu sudah kita cek, ternyata perizinan untuk bangunannya belum ada, semua belum ada izin. Kolam renang katanya untuk pergu­ruan tinggi, penunjang fasi­litas sekolah,” terang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Temsy Nurdin, di sela penyegelan, Kamis (9/7). Tak hanya itu, menurut Temsy, bangunan tersebut berdiri di atas lahan basah yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu ada kajian terlebih dulu apakah izin pembangunan di lokasi bisa keluar atau tidak. “Ini masuk LP2B, harus dip­roses lagi di dinas terkait. Ini tidak ber-IMB, kita ambil tinda­kan penertiban sesuai Pasal 39 Perda Tibum dan dikenakan denda Rp50 juta atau kurung­an 3 bulan. Setelah kita tindak lanjuti dengan memasang line akan kita tindak lanjuti tanggal 16 melalui proses Tipiring di PN Cibinong. Nanti hakim yang menentukan sanksinya,” ung­kapnya. Yang lebih parah, waterpark tersebut sempat dibuka untuk umum saat Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor tengah menerapkan Pemba­tasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penye­baran virus corona. “Ini kan sebetulnya penunjang fasilitas pendidikan. Kemarin diuji coba untuk umum, pada­hal PSBB. Harus dikembalikan ke fungsinya, tidak boleh diko­mersilkan. Setelah disegel tidak boleh ada kegiatan apa pun di sini, termasuk pembangunan,” tegas Temsy. Sementara itu, Wakil Yayasan, Marullah, mengakui bangunan yang sedang dalam penger­jaan, termasuk waterpark, belum mengantongi izin. Terkait status lahan yang ma­suk LP2B, ia berkilah kurang paham hal tersebut dan baru mengetahui setelah pembangunan berjalan. “Satpol PP melakukan tinda­kan, karena ada pelanggaran dalam pembangunan sarana pendidikan Kampus Boash ini. Memang ada satu pelang­garan, di mana harus ada izin dulu baru membangun. Kita masih melengkapi perizinan,” akunya. Selain itu, ia juga membenar­kan sempat membuka waterpark untuk umum saat masa PSBB. Padahal, ia tahu betul jika ko­lam renang tersebut tidak bo­leh dikomersilkan, karena pengajuannya untuk sarana penunjang pendidikan. “Kita mencoba, karena sarana belum dimanfaatkan sekolah. Jadi, hanya uji coba sejauhmana antusias masy­arakat dan rupanya luar bia­sa antusias. Kita juga akui salah, karena buka saat PSBB. Kita akui itu,” pungkasnya. (mam/py)