METROPOLITAN – Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor hanya akan memfo­kuskan program pembangu­nan infrastruktur yang me­miliki daya ungkit bagi per­ekonomian masyarakat. Pada 2020, potensi pendapatan daerah menurun drastis dan berimbas pada perencanaan APBD 2021. Sekadar diketahui, penda­patan daerah Pemkab Bogor menyusut Rp1,58 triliun se­lama pandemi Covid-19. Sehingga Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) lebih selektif dalam mengajukan rencana program pembangu­nan untuk 2021. “Difokuskan pada program yang memiliki daya ungkit. Misalnya, jalan yang memi­liki akses tinggi dalam dist­ribusi pertanian,” terang Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Wilayah (Bap­pedalitbang) Kabupaten Bo­gor, Lestia Irmawati, Senin (13/7). Menurutnya, Pemkab Bogor tidak bisa berharap adanya dana stimulus dari Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat maupun Dana Alokasi Khu­sus (DAK) dari pemerintah pusat, karena pandemi Co­vid-19 berimbas ke tingkat pemerintahan tersebut. “Be­rat ya kalau mengharap Ban­prov atau DAK. Semua ter­dampak Covid-19 dan sama-sama ada refocusing angga­ran serta perubahan target pendapat dan imbasnya. Sektor ekonomi pun sempat terhenti saat pandemi,” kata Irma, sapaan akrabnya. Meski begitu, pemkab me­milih program pembangunan yang lebih berefek pada pe­rekonomian masyarakat dan memprioritaskan beberapa program pembangunan stra­tegis. Di antaranya seperti pembangunan Jalan Bojong­gede-Kemang dan Jalan Ling­kar Gunungsindur. “Jadi, kami berharap SKPD lebih selektif, mana yang bisa masuk program atau yang punya skala prioritas. Sebab, anggaran tahun depan pasti sangat terbatas,” jelas perem­puan berkacamata ini. (ps/feb/py)