METROPOLITAN – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Taufik, angkat bicara soal keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang meniadakan penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2020 dan 2021. Taufik mengatakan, jika pihaknya tak bisa berbuat banyak soal kebijakan tersebut. Meski jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor masih jauh dari kata ideal, namun pihaknya tak bisa berkutik soal keputusan KemenPAN-RB yang meniadakan penerimaan ASN. "Kebijakan itu kan adanya di Kemanpan-RB, kalau kami Pemkot Bogor mengikuti, karna mungkin ada beberapa pertimbangan dari pemerintah pusat, baik dari segi anggaran, dampak covid-19 dan lain-lain. Jadi apapun keputusan pemerintah pusat tentunya harus kita amini," kata dia. Jika mengacu kepada jumlah ASN Kota Bogor, tentu jumlahnya kini jauh dari kata ideal. "Kalau secara mencukupi tentu jumlah ASN kita belum ideal, karna idealnya 1,5 persen sampai 2 persen dari jumlah penduduk. Ini bukan soal kekosongan melainkan soal efisiensi, karna kita tidak paksakan kalau kondisi keuangan tidak memungkinkan kan kita tidak bisa apa-apa juga," paparnya. Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada BKPSDM Kota Bogor, Aries Hendardi mengatakan, jumlah ASN Kota Hujan masih jauh dari kata ideal. Jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN. "Kalau melihat ideal, seharusnya kita memiliki sekitar 12 ribu ASN. Sedangkan saat ini kita hanya ada 6.836," tutur Aries, saat ditemui Metropolitan kemarin siang. Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, tak bisa berbuat banyak mengenai hal ini, lantaran kebijakan tersebut di luar wewenangnya. Meski begitu, pihaknya meminta kepada KemenPAN-RB agar memikirkan solusi untuk mengatasi hal ini. "Itu kan ranah Kemenpan-RB, kalau kami dari KASN meminta jangan sampai kekosongan dan kekurangan pegawai itu terjadi. Karna tentu pastinya akan menggangu jalannya roda Pemerintah. Makannya kami minta pemerintah bisa bijak untuk menentukan berapa jumlah ideal dan kebutuhan ASN," ungkapnya. KASN juga mengaku akan merekomendasikan kepada KemenPAN-RB agar hal ini jadi perhatiannya. "Yang penting kami minta jangan sampai daerah itu kekurangan pegawai sehingga nantinya bakal mengganggu roda pemerintahan. Kalau untuk rekrutmen dan formasi ASN tentu kita menyesuaikan kemampuan dari masing-masing daerah kita juga, jadi tentu kita harus mengikuti," tutupnya. (ogi/b/mam)