METROPOLITAN – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Per­tanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Irianto, Kejaksaan Ne­geri (Kejari) hingga kini belum menetapkan tersangka lainnya, seperti pemberi suap sampai dugaan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling­kungan Pemkab Bogor beri­nisial AB lantaran ditemukan buku tabungan milik yang bersangkutan. Meski sudah dinyatakan P21 oleh Kejari Kabupaten Bogor sejak akhir Juni, hingga kini jaksa belum mengajukan berkas persi­dangan ke Pengadilan Ne­geri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Proses hukum yang menje­rat pejabat Bumi Tegar Be­riman itu, rupanya menuai reaksi masyarakat. Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Amanah Sejahtera yang mem­pertanyakan belum adanya penetapan tersangka ke­pada pemberi uang suap. Penyidik pun baru mene­tapkan dua tersangka, yakni Irianto dan stafnya di DPKPP berinisial FA. ”Selama ini kita kan belum pernah lihat, belum pernah tahu, siapa yang memberi uang dalam kasus ini. Waktu itu ada pemberi yang ternyata cuma pesuruh, akhirnya statusnya hanya saksi. Pemberinya ini belum terungkap,” kata Ketua Umum LSM Gerakan Amanah Sejahtera, Iqbal, saat ditemui wartawan di bilangan Jalan Edy Yoso, Cibinong, Rabu (15/7). Dalam setiap kasus OTT, sambung dia, seharusnya ada penetapan tersangka terhadap penerima dan pemberi uang suap. Sayangnya yang terjadi saat ini baru penerima uang pelicin kasus perizinan itu yang dicokok. Sedangkan pemberi uang sebatas saksi karena hanya mengantar. Be­gitu pula dengan keterlibatan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bogor berinisial AB lantaran ditemukan buku ta­bungan milik yang bersang­kutan. ”Belum ada pihak swasta yang kena. Kan OTT, kok nggak ada?” ujarnya. Selain itu, sambung Iqbal, penetapan P21 terhadap ber­kas kasus OTT ini disebut terlalu prematur plus terlalu buru-buru dilimpahkan ke­pada korps adhyaksa Kabu­paten Bogor. Berkas seharus­nya diserahkan saat sudah ada penetapan tersangka, baik penerima suap rasuah mau­pun si pemberi uang. ”Harusnya ini nggak di-split (dipisah) berkas tersangka penerima dulu yang disera­hkan ke kejaksaan. Urgensinya nggak ada, lebih baik agak lambat tapi nggak dipisah-pisah berkasnya. Ini perta­nyaan, ada apa? Hanya dua PNS yang dijadikan tersang­ka. Ini dampaknya nggak baik untuk PNS lainnya. Kami menunggu itu, siapa tersang­ka dari pihak swastanya,” te­rangnya. Jika memang ada dugaan PNS lain yang terlibat, tambah dia, seharusnya segera diung­kap agar kasus ini terang benderang. Apalagi dalam berkas disebut-sebut ada nama PNS lain yang muncul. ”Kita berharap semua dipang­gil, nggak tebang pilih. Pene­rima dan pemberi uang suap harus ada (jadi tersangka, red),” jelasnya. Sementara itu, Kepala Sek­si (Kasi) Intelijen (Intel) Ke­jari Kabupaten Bogor, Juanda, menyebutkan, hingga saat ini berkas perkara kasus suap perizinan RS di Cibungbulang dan hotel di Cisarua itu belum diserahkan kepada PN Tipikor Bandung. ”Belum itu, masih proses,” singkatnya. Sekadar diketahui, Polres Bogor menetapkan status tersangka terhadap dua PNS Pemkab Bogor usai melakukan OTT pada Maret lalu. Sekdis PKPP, Irianto, beserta stafnya, FA, dicokok lantaran kedapa­tan menerima uang untuk memuluskan sejumlah peri­zinan. Setelah sempat dikembalikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Kejari Kabu­paten Bogor pada Juni lalu. Tak lama penetapan P21 dila­kukan dan tersangka ditahan 20 hari sejak pemeriksaan tahap kedua awal Juli sebelum dibawa ke PN Tipikor Bandung. Mereka dijerat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang peruba­han atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan den­da minimal Rp150 juta dan maksimal Rp750 juta. (ryn/b/mam/py)