METROPOLITAN – Kasus pembangunan kampus dan waterpark milik Yayasan Ashokal Hajar atau lebih dikenal Borcess yang keda­patan bodong alias belum berizin memasuki babak baru. Setelah disegel Satpol PP beberapa pekan lalu, hari ini (16/7) sidang perka­ra Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Hal tersebut di­ungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum (Tibum) pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Ruslan. Setelah disegel, kasus ter­sebut akan disidang tipiring di PN Cibinong, Kamis (16/7). ”Pada 16 Juli (hari ini, red), disidangtipiringkan. Sekarang masih kita segel, masih disegel dengan Pol PP Line, itu yang kita tindak lanjuti,” katanya kepada Metropolitan. Namun ia belum bisa menjelaskan tentang den­da yang akan diterima pe­langgaran bangunan bo­dong ini lanta­ran tergantung vonis hakim pada persidangan nanti. Tindakan penertiban beberapa waktu lalu pun sesuai Pasal 39 Perda Ketertiban Umum (Tibum), karena membangun tanpa Izin Men­dirikan Bangunan (IMB) dan bisa dikenakan denda sam­pai Rp50 juta atau kurungan penjara selama tiga bulan. ”Nanti hakim yang menen­tukan sanksinya. Keputusan ada di hakim,” ujar Ruslan.­ Termasuk, sambung dia, pelanggaran pada Perda Lahan Pertanian Pangan Berkela­njutan (LP2B), di mana bisa saja bangunan yang sudah ada di lahan basah atau per­sawahan itu bakal dibongkar atau tidak. Hal itu tergantung keputusan majelis hakim. ”(Soal itu) Kita lihat keputusan hakim nanti,” paparnya. Selain terancam denda ti­piring, pembongkaran bisa saja dilakukan karena be­rada di lahan basah dan bertentangan dengan Perda LP2B serta Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ren­cana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wa­wan Haikal Kurdi, meminta Pemkab Bogor tidak mengelu­arkan Izin Mendirikan Bangu­nan (IMB) terhadap gedung milik Borcess di Kecamatan Rancabungur. ”Itu kan jelas melanggar Perda Tata Ruang dan Perda LP2B. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi izin bisa keluar,” katanya. Pemkab Bogor tak mungkin merevisi kedua perda tersebut hanya demi salah satu pemo­hon. Sebab, hak itu membu­tuhkan proses panjang dan rumit. ”Tidak ada alasan. Kita tidak mungkin mengubah Perda Tata Ruang dan Perda LP2B. Sangat tidak mungkin. Kalau mau tukar lahan, di mana lahannya,” tanyanya. Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dace Supri­yadi, menegaskan, sejak awal pihaknya tidak mengeluarkan izin untuk yayasan itu men­dirikan bangunan. ”Perizi­nannya sudah kita tolak, karena tata ruangnya ber­masalah, tidak sesuai Perda Tata Ruang. Itu juga lahan basah,” tuturnya. (ryn/c/mam/py)