METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalokasikan ang­garan tak kurang dari Rp477 miliar untuk penanganan Covid-19 di Bumi Tegar Be­riman. Hal itu pun memancing reaksi banyak pihak yang menuntut Pemkab Bogor transparan terkait penggu­naan anggaran ratusan mi­liar itu. Alhasil, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Ma­hasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan kan­tor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Senin (20/7). Mereka menuntut pemerintah membuka dengan rinci alo­kasi anggaran penanganan Covid-19 dengan dinkes se­bagai leading sector. Sambil membentangkan beberapa spanduk, salah sa­tunya bertuliskan ’Kadinkes Jangan Diem-Diem Bae, Mana Transparansimu’, para mahasiswa memulai aksi se­jak pukul 14:00 WIB. Setengah jam beraksi, para mahasiswa sempat membakar ban bekas bahkan beberapa kali meman­jat merangsek masuk ke kan­tor. Namun sekitar satu jam berorasi, tak satu pun perwa­kilan dari Dinkes Kabupaten Bogor keluar menemui ma­hasiswa. ”Kami minta klarifikasi kai­tan anggaran untuk penanga­nan bencana Covid yang to­talnya sampai Rp477 miliar, di mana Rp196 miliar-nya untuk bidang kesehatan, tapi sampai sekarang belum juga dibuka kepala Dinkes, ke­napa? Jangan-jangan ada yang disembunyikan,” terang Ketua PC PMII Kabupaten Bogor, Imam Sodiqul Wa’di, di sela aksi, Senin (20/7). Berdasarkan data yang di­terima, sambung Imam, total anggaran penanganan ben­cana Covid-19 itu mencapai Rp377 miliar yang dibagi pada bidang kesehatan dan nonkesehatan. Untuk bidang kesehatan, anggaran yang dialokasikan yakni Rp196 miliar meliputi insentif te­naga kesehatan Rp38,7 mi­liar, RSUD Cibinong Rp45,3 miliar, RSUD Ciawi Rp29,9 miliar, RSUD Leuwiliang Rp31,8 miliar, RSUD Cileung­si Rp24,7 miliar dan Rumah Sakit Darurat di Wisma Diklat Kementerian Dalam Negeri di Kecamatan Kemang, Ka­bupaten Bogor sebesar Rp17,5 miliar. Sementara untuk nonkese­hatan, Imam menyebutkan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp181,2 miliar itu meliputi penambahan Be­lanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar dan Rp152 miliar untuk proyeksi kebutu­han pemberian sembako ke­pada sekitar 291.487 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bogor yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos). Lalu untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp5 miliar serta Dinas Komu­nikasi dan Informatika (Dis­kominfo) kebutuhan sosiali­sasi dan penyuluhan sebesar Rp1 miliar. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah melalui dinkes membuka se­cara rinci kaitan anggaran yang diokasikan tersebut agar ma­syarakat mengetahui. Ketika ditanya soal dugaan aliran dana tersebut, pihaknya sama sekali belum mengetahui de­tail penggunaan anggaran tersebut larinya ke mana. ”Kita hanya tahu bahwa ada alokasi untuk itu saja. Tapi nggak tahu arah penggunaan­nya ke mana. Itu pun hanya dari media,” tambahnya. Jika belum mendapat klari­fikasi, sambung dia, para ma­hasiswa mengancam akan terus menggeruduk kantor dinas bahkan hingga Kejaksa­an Negeri (Kejari) dan kantor bupati Bogor. ”Kalau begini kita minta kejaksaan segera memeriksa mereka yang meng­gunakan anggaran itu,” pa­parnya. Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Kabupaten Bogor tidak tinggal diam ter­hadap masalah ini dengan segera membentuk panitia khusus (pansus) agar trans­paransi anggaran penanganan Covid-19 bisa direalisasikan. ”Apalagi di beberapa kesem­patan ketua DPRD bilang belum ada transparansi ang­garan untuk penanganan Covid-19. Kita mendorong wakil rakyat segera memben­tuk pansus anggaran Covid-19 supaya terang benderang dan masyarakat tahu,” tegas Imam. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Mike Kal­tarina, mengungkapkan, isu tidak transparannya pemkab melalui dinkes soal penggu­naan anggaran Covid-19 ber­mula saat pihaknya tidak hadir saat agenda pertemuan dan presentasi dengan Ko­misi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama RSUD-RSUD di Kabupaten Bogor yang juga pengguna anggaran. Ia mengakui ketidakhadiran Dinkes saat itu lantaran semua pegawai baru selesai dilaku­kan tes swab, setelah ada ka­sus positif di kantor itu. Se­hingga tidak bisa hadir au­diensi dengan DPRD. ”Kan pegawai kantor diru­mahkan juga, setelah pada dites. Khawatir ada penularan kalau hadir. Makanya di-reschedule, baru pertengahan bulan ini lah kita presentasi­kan semua. Intinya kita sudah terbuka semua. Kalau dimin­ta (presentasi) kembali, ya kami siap jelaskan,” tuturnya. Ia menegaskan, anggaran untuk Covid-19 hampir seluruhnya langsung diguna­kan RSUD-RSUD dan pusat isolasi Kemang. Namun, Mike memaklumi aspirasi dari mahasiswa yang ingin agar Pemkab Bogor terbuka soal penggunaan anggaran Covid-19. ”Jadi itu langsung digunakan RSUD dan RS khu­sus covid kita. Kami maklum agar kami terbuka soal ang­garan. Intinya, kami siap ka­lau harus menjelaskan kem­bali,” terangnya. Menanggapi desakan ma­hasiswa soal transparansi anggaran Covid-19, termasuk desakan kepada DPRD Ka­bupaten Bogor untuk mem­buat panitia khusus (pansus) anggaran Covid-19, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto secara dip­lomatis mendukung langkah-langkah dari para mahasiswa yang mendorong keterbu­kaan anggaran Covid-19 ke­pada publik, termasuk soal pansus. (ryn/c/yok/py)