METROPOLITAN - Setelah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Kesehatan (Din­kes) beberapa waktu lalu, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor men­gontrog gedung DPRD Kabu­paten Bogor, Senin (27/7). Mereka (mahasiswa, red) mendesak wakil rakyat mem­bentuk panitia khusus (pan­sus) untuk menyelidiki dana Covid-19 yang dikelola Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinkes Kabu­paten Bogor. Meski telah berorasi cukup lama, tak ada satu pun wakil rakyat yang menunjukkan batang hidungnya untuk me­nemui para mahasiswa yang melakukan aksi hanya di de­pan pagar gedung DPRD. Hanya Sekretaris DPRD yang menemui para mahasiswa. Ketua PC PMII Kabupaten Bogor Imam Shodiqul Wa’di mendesak DPRD segera membentuk pansus lan­taran dinas pengguna ang­garan terkesan menutupi aliran dana penanganan Co­vid-19. Menurut data, ang­garan sekitar Rp377 miliar dialokasikan untuk penanga­nan bencana covid di bidang kesehatan, pada sektor te­naga kesehatan, empat RSUD milik pemkab Bogor dan pusat isolasi Kemang. ”Itu harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik,” katanya. ­ Selain itu, pihaknya menilai kinerja DPRD Kabupaten Bo­gor selama pandemi Covid-19 disebut tidak jelas. Di saat seharusnya mengawasi ang­garan untuk Covid-19, wakil rakyat justru malah menga­dakan reses dan pelesiran. ”Makanya kita menuntut bentuk pansus Covid-19. Kami deadline 3x24 jam agar terealisasi. Kalau tidak kita akan gelar aksi lebih besar lagi,” ungkapnya. Para aktivis mahasiswa dari PMII ini menuntut 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor mundur jika tidak segera membentuk pansus karena dianggap meng­khianati rakyat. Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana, mengaku tak bisa memastikan perihal tuntutan mahasiswa tersebut. Ia juga hadir mewa­kili anggota DPRD yang tidak bisa bertemu mahasiswa lan­taran wakil rakyat sedang ada agenda rapat pembahasan anggaran. ”Kami mewakili anggota DPRD mengikuti as­pirasi yang ada, karena ada fungsi legislasi dan pengawa­san ya. Tapi ada mekanisme, tindak lanjut sesuai prosedur. Kaitan sejauh mana dugaan yang disampaikan, belum dalam posisi penilaian DPRD saat ini,” ujarnya. Ia juga belum bisa memastikan keinginan tersebut bisa terealisasi atau tidak. Yang jelas, aspirasi itu akan disampaikan dan men­jadi bahan bagi pimpinan dalam waktu ke depan. ”Ka­mi belum bisa jawab, entah tiga hari atau berapa hari. Yang jelas ada mekanisme untuk pansus, mulai dari fraksi dan lainnya. Yang jelas akan kita sampaikan,” pung­kas mantan kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu. (ryn/c/mam/py)