METROPOLITAN - Pasca-anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,5 triliun, Pemerintah Kabupa­ten (Pemkab) Bogor langsung menerapkan kebijakan relaksa­si untuk sektor pendapatan dari pajak. Hasilnya cukup baik. Belum sebu­lan diterapkan, pemkab disebut sudah meraup Rp50 miliar dari pendapatan pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menga­takan, pemkab sedianya me­nargetkan pendapatan khu­sus pajak tahun ini sebesar Rp1,9 triliun. Namun dampak Covid-19 ada penurunan dari target awal itu. Selain itu, pendapatan Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD) juga turun di kisaran Rp650 miliar dari akumulasi dua triwulan awal 2020. ”Makanya relaksasi pajak daerah kita lakukan, seperti diskon PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Pe­desaan) yang sudah diberla­kukan sejak 1 Juli sampai 31 Agustus. Yang jelas, dampak relaksasi pajak dari 1 Juli, kita sampai saat ini sudah (meraup) hampir Rp50 mi­liaran lah,” katanya, Senin (27/7). Meskipun dinilai signifikan, ia menyebut jika kebijakan tersebut baru akan ditetapkan sampai 30 Agustus dan belum pasti akan diperpanjang. Pi­haknya baru akan menentu­kan saat masa berakhir kebi­jakan ini dengan melihat efektivitas kondisi saat hari terakhir. ”Diskon sampai 30 Agustus. Kita lihat kondisinya dulu. Kalau masih seperti ini atau target kita belum maksimal, bisa saja kita perpanjang,” ungkap pria yang juga pernah menjabat sekretaris Bapenda itu. Arif menyebutkan, relaksa­si pajak daerah memang sig­nifikan. Itu terlihat dari antu­siasme warga membayar pajak. Di samping memberi­kan relaksasi kepada masy­arakat kaitan pajak daerah, pihaknya juga menargetkan untuk mengejar piutang dari 2019 ke bawah yang disebut berjumlah Rp1,2 triliun. Sekadar diketahui, Pemkab Bogor memberikan kebijakan penghapusan denda admi­nistrasi PBB-P2 yang juga berlaku hingga 30 Agustus yang tertuang dalam Peratu­ran Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peng­hapusan Sanksi Administra­tif PBB. Pemberian amnesti ini merangsang para Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban membayar pajak. Cara tersebut juga untuk men­gurangi piutang PBB-P2. Hingga awal 2020, Bap­penda mencatat piutang PBB-P2 berkisar Rp1,2 triliun. Al­hamdulillah signifkan. Jadi dengan penghapusan sanksi administrasi, penghapusan ini, banyak WP yang menyetor­kan piutang pajaknya dan itu peningkatan signifikan,” je­lasnya. Meski begitu, ia mengakui ada beberapa sektor pajak yang tidak bisa terpungut. Sehingga pihaknya memak­simalkan pendataan di la­pangan, karena banyak yang dobel SPPT bahkan lebih. Bapenda seharusnya meng­gandeng Kejari Kabupaten Bogor untuk membantu pena­gihan piutang PBB-P2. ”Tapi ketunda gegara pandemi Maret-April-Mei-Juni. Sekarang lanjut lagi,” paparnya. Beberapa waktu lalu, Ke­pala Badan Pengelola Keu­angan dan Aset Daerah (BP­KAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia, menyebutkan, ber­dasarkan hasil hitung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pendapatan Ka­bupaten Bogor rupanya ter­dampak pandemi dan men­galami penurunan sekitar Rp1,58 triliun hingga saat ini, baik pendapatan dari Penda­patan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun dana lain-lain pendapatan. Jumlah penurunan itu, sam­bung dia, berbeda-beda tiap sektor sumber pendapatan. Untuk PAD misalnya, ada penurunan sekitar Rp647 mi­liar. Kemudian dari dana pe­rimbangan seperti Dana Alo­kasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) hingga dana insentif daerah turun sampai kurang lebih Rp168 miliar. ”Yang dari Lain-Lain Pendapatan, misalnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, baik dari royalti yang diberikan pemerintah pusat atau Pro­vinsi Jawa Barat, ada drop-nya sekitar Rp245 miliar,” ujarnya. Menurutnya, penurunan itu terjadi pada periode 2020 ini, di mana pendapatan berkisar di angka Rp8 triliun, drop se­kitar Rp1 triliun, sehingga tersisa kurang lebih Rp7 tri­liun. Jika dipersentase, penu­runan itu mencapai 12,5 per­sen. ”Itu angka penurunannya periode 2020 ini, dari Rp8 T jadi sekitar Rp7 T,” tukas Didi. (ryn/c/mam/py)