METROPOLITAN – Dampak wabah Covid-19 terus meluas. Tak hanya pada sektor ekonomi, sosial dan sendi masyarakat, tapi juga mem­pengaruhi roda pemerintahan, ter­masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bappenda Ka­bupaten Bogor, Dellianie Ukman, mengungkapkan, PAD Kabupaten Bogor terganggu lantaran adanya Covid-19. Target awal PAD yang men­capai Rp2,940 triliun tahun ini, ditu­runkan 22,03 persen atau setara dengan Rp647,9 miliar. ”Target PAD kita turunkan dari semula Rp2,940 miliar menjadi Rp2,292 miliar,” katanya kepada Metropolitan. ­ Tak hanya PAD, perubahan target juga terjadi pada sek­tor Retribusi Daerah di tahun ini. ”Retribusi Daerah kita turunkan sebesar 24,87 per­sen. Dari yang awalnya Rp 189,4 miliar menjadi Rp 142,3 miliar pada tahun ini,” be­bernya. Perubahan target pendapa­tan tersebut, sambungnya, dilakukan lantaran melihat kondisi pandemi seperti saat ini. ”Kita juga mesti menyesu­aikan, tidak bisa juga kita memaksakan. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini,” ujar­nya. Sementara itu, Kepala Bap­penda Kabupaten Bogor, Arif Rahman, mengatakan, seti­daknya pihaknya sudah me­nyiapkan lima langkah jitu untuk membantu meningkat­kan potensi pendapatan. Mu­lai melakukan pendataan dan pemetaan potensi wajib pajak baru hingga jemput bola ke­pada wajib pajak. ”Jemput bola biasanya kita lakukan dengan mobil keliling. Jadi kita datang ke wilayah-wilayah untuk men­jemput wajib pajak. Mela­njutkan kembali kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cibinong kaitan penagihan pajak daerah yang sempat tertunda karena covid-19,” ungkapnya. Anjloknya PAD di Kabupaten Bogor menjadi perhatian Ke­tua Komisi II DPRD Kabupa­ten Bogor, M Leo Hananto Wibowo. Menurutnya, pan­demi covid-19 dampaknya pada semua sektor dan sendi kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, lanjut dia, penyesuaian target PAD mer­upakan hal wajar. ”Karena pendapatan dari sektor resto­ran, hotel, mal dan juga tem­pat wisata mengalami penu­runan pendapatan yang cukup signifikan. Jadi hal wajar kalau Pemkab Bogor merubah tar­get PAD tahun ini, kina kita juga tidak bisa memaksakan,” ucapnya. Meski begitu, politisi asal Partai Demokrat ini me­minta dinas terkait ikut mengawasi dan menggarap potensi pendapatan yang ada. ”Saya minta kepada Pemkab Bogor, sejumlah program dan kebijakan yang diperuntukkan untuk me­narik dan masyarakat dalam membayar pajak agar betul-betul dimaksimalkan, ” tu­turnya. ”Penghapusan denda pajak, pemberian diskon pajak dalam periode tertentu mesti dise­riusi. Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot PAD agar tetap dapat mengejar target yang sudah ditentukan,” kata dia. Leo mengingatkan kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan sese­gera mungkin menyelesaikan pembayaran pajak. Hal ini lantaran pajak merupakan salah satu instrumen penda­patan daerah yang nantinya bakal digunakan untuk ke­berlangsungan pembangunan Kabupaten Bogor. “Ini kan bagian dari salah satu pendapatan Kabupaten Bogor juga. Jadi saya harap masyarakat bisa memaklu­minya dengan taat dalam membayarkan pajak,” tutup­nya. (ogi/c/mam/py)