METROPOLITAN - DKI Ja­karta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi sejak Senin (12/10), setelah sebulan menerapkan PSBB ketat. Meski begitu, Badan Pengelola Trans­portasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan transportasi publik se-Jabodetabek di bawah peng­elolaannya tetap berjalan dengan pembatasan. Kepala BPTJ, Polana B. Pra­mesti, mengatakan, pada prin­sipnya selama masa pandemi Covid-19, sesuai aturan yang berlaku, aktivitas masyarakat dibatasi. “Demikian pula transportasi publik tetap berjalan untuk melayani masyarakat yang masih beraktivitas. Namun berlaku pembatasan dan pengendalian, baik kapasitas maupun frekuensi,” katanya. Terkait pembatasan dan pengendalian, sambung dia, pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek bisa menyusun aturan pelaksana dengan mengacu pada Peraturan Men­teri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Pengen­dalian Transportasi Dalam Pencegahan Penyebaran Co­vid-19, termasuk Kota Bogor. Pada dasarnya pembatasan kapasitas dilakukan agar penyel­enggaraan transportasi bisa menegakkan protokol keseha­tan, terutama physical distan­cing atau jaga jarak. Sedangkan pembatasan frekuensi perja­lanan dilakukan lantaran seja­lan dengan berkurangnya permintaan di masa pandemi. Walaupun tingkat pembatasan kapasitas maupun frekuensi dapat menyesuaikan kondisi terakhir dari status penyebaran covid-19 di masing-masing wilayah di Jabodetabek. “Jabo­detabek telah menjadi wilayah teraglomerasi, BPTJ selalu mengupayakan agar kebijakan transportasi yang diputuskan pemerintah daerah di dalam­nya dapat sinkron satu sama lain,” paparnya. Lebih dari enam bulan penyel­enggaran transportasi publik pada masa pandemi di wi­layah Jabodetabek, memun­culkan kecenderungan positif pada perilaku pengguna ang­kutan umum massal. Pembatasan kapasitas demi physical distancing dan kon­sistensi dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebenarnya ditujukan untuk memperkecil risiko penularan Covid-19 di angkutan umum. Namun di sisi lain ternyata menyebabkan perilaku peng­guna angkutan umum massal lebih disiplin dan teratur. Men­urut Polana, kondisi ini bisa terjadi karena kontribusi semua pihak yang terlibat, baik ope­rator prasarana, sarana maupun masyarakat pengguna angku­tan umum sendiri. (ryn/mam/py)