METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dipasti­kan bakal menerima bantuan dana segar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ) senilai Rp80,9 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu­paten Bogor, Burhanudin, menga­takan, bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bogor sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan tersebut bertujuan untuk menstimu­lus sektor pariwisata. ”Ban­tuan diberikan kepada Ka­bupaten Bogor untuk mem­bantu menstimulasi sektor pariwisata yang saat ini tengah terpuruk karena Covid-19,” katanya, belum lama ini.­ Saat ini, sambung dia, se­jumlah persiapan seperti pendataan potensi pariwi­sata tengah dilakukan Pemkab Bogor. Berdasarkan hasil rapat Pemkab Bogor, bantuan Rp80,9 miliar tersebut bakal diberikan kepada 121 hotel, 171 restoran dan peningkatan 20 sarana-prasarana pariwisata di Ka­bupaten Bogor. Jika dipresentasikan, dari total bantuan Rp80,9 miliar dari Kemenparekraf, 70 persen anggaran bakal dialokasikan untuk membantu hotel dan restoran, 25 persen untuk peningkatan sara dan pra­sarana pariwisata dan 5 per­sen lainnya untuk mengu­rusi administrator, sosiali­sasi dan lainnya. Dari jumlah tersebut, dip­erkirakan setiap hotel dan restoran bakal mendapatkan bantuan sekitar Rp230 juta. ”Kalau bantuan hotel dan restoran itu sistemnya tunai, kalau sarana wisata kita juga menyiapkan untuk mem­bantu UMKM yang ada di sekitar lokasi pariwisata. Kan di beberapa wisata ingin pu­nya riverside atau penunjang wisata,” ucapnya. Burhanudin juga meminta instansi terkait memaksimal­kan serapan anggaran dari Kemenparekraf tersebut. Ia ingin jika bantuan tersebut terserap secara maksimal di sisa waktu dua bulan terakhir ini. ”Ibu bupati memerinta­hkan anggaran pemulihan di bidang ekonomi dan pariwi­sata ini diupayakan harus terserap, walau nilainya cukup fantastis,” ungkapnya. Ia tidak ingin jika bantuan dari Kemenparekraf tersebut menjadi Sisa Lebih Pembi­ayaan Anggaran (Silpa). ”Ha­rus bisa diserap di sisa tahun anggaran 2020 ini. Kalau tidak diserap akan menjadi silpa dan jangan sampai ini jadi silpa. Orang lain cari duit su­sah kita dikasih duit jadi silpa kan sayang,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kemitraan SDM dan Eko­nomi Kreatif, Dinas Pariwi­sata dan Kebudayaan (Dis­parbud), Tenny Ramdhani, mengaku sedikit terbebani dengan adanya bantuan dari Kemenparekraf tersebut. Sebab di sisa waktu ini, pi­haknya harus mampu me­nyerap anggaran sebesar Rp80,9 miliar tersebut. ”Soal waktu kita harus realistis, apalagi efektif waktu kerja kita kurang dari dua bulan, belum lagi dipotong cuti ber­sama nanti. Tapi kami akan berupaya semaksimal mun­gkin agar bantuan hibah ini dapat terserap dengan baik,” katanya. Meski begitu, ia memuji langkah Bupati Bogor Ade Yasin untuk menerima ban­tuan ini. Sebab, jika Pemkab Bogor menolak bantuan ter­sebut, otomatis pada tahun berikutnya bantuan dari pe­merintah pusat bakal dipotong 50 persen. ”Kami dari Disparbud mengapresiasi sikap bupati menerima bantuan di sisa waktu ini. Sebab, kalau me­nolak, maka tahun berikutnya kita akan dipotong 50 persen dari dana alokasi umum,” ujarnya. Untuk mempercepat proses penyerapan, pihaknya akan fokus pada pelaku hotel dan restoran. Sebab, dua sektor ini dinilai paling berpotensi besar membantu proses penyerapan bantuan dari Kemenparekraf tersebut. ”Kalau untuk yang lain, da­lam hal kegiatan contohnya, ini perlu ada kerja sama lintas sektoral yang perlu menanga­ni. Seperti pembangunan atau revitalisasi pariwisata, ini kan butuh waktu dalam penger­jaannya. Jadi kita fokus dulu ke hotel dan restoran,” tutup­nya. (ogi/b/mam/py)