METROPOLITAN - Usai melakukan pembahasan secara estafet, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, pada KUA-PPAS tahun anggaran 2021, Pemkab Bogor menargetkan pendapatan daerah Rp6,204 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,617 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,587 triliun. Sementara untuk belanja daerah tahun anggaran 2021, sambung dia, direncanakan sebesar Rp7,567 triliun. Dengan rincian belanja operasi dan modal Rp6,260 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp50 miliar dan belanja transfer sebesar Rp1,257 triliun. ”Dari jumlah itu terdapat defisit belanja sebesar Rp1,363 triliun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja daerah yang melampaui penda­patan daerah,” kata Ade Yasin saat ditemui awak media usai mengikuti paripurna, kemarin. Ade juga berharap defisit yang dialami Pemkab Bogor bisa tertutup dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alo­kasi Umum (DAU). ”Semoga bisa tertutup dengan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya. Berdasarkan data yang di­himpun Metropolitan, jumlah tersebut lebih rendah diban­dingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor pada 2020. Pada KUA-PPAS tahun ang­garan 2020, Pemkab Bogor menargetkan pendapatan daerah di angka Rp7,398 tri­liun rupiah. Dengan rincian PAD Rp2,341 triliun, dana pe­rimbangan Rp2,959 triliun dan target lain pendapatan daerah yang sah Rp2,097 triliun. Sementara untuk belanja daerah, Pemkab Bogor me­nargetkan sebanyak Rp8,503 triliun. Dengan rincian Rp3,895 untuk belanja tidak langsung dan Rp4,607 untuk belanja langsung. Meksi begitu, Ade Yasin me­negaskan, jika penanganan Covid-19 masih menjadi salah satu prioritas anggaran Pem­kab Bogor pada 2021. ”Penanga­nan Covid-19 masih jadi prio­ritas kita, karena belum ada yang bisa menjamin jika Co­vid-19 akan berakhir Desem­ber ini. Jadi, kita masih menganggarkan penanganan Covid-19, baik di BTT, kese­hatan dan lainnya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Ko­misi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, mengatakan, pada komposisi KUA PPAS tahun anggaran 2021, penanga­nan Covid-19 memang masih menjadi salah satu fokus Pam­kab Bogor. Meski begitu, ia berharap semua program yang ada mesti berjalan dan anggaran yang tersedia di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mesti diserap dan dimaksi­malkan sesuai peruntukannya meski di tengah keterbatasan. Ia tak ingin jika anggaran yang ada tidak terserap dan tak te­pat peruntukannya. ”Pemuli­han ekonomi harus sesuai peruntukannya. Sektor kese­hatan juga harus digunakan dengan bijak. Dalam meme­rangi Covid-19 tentu kita semua harus all out dan tidak boleh setengah-setengah,” tutupnya. (ogi/b/mam/py)