METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang bakal digelar 88 desa yang terse­bar 34 kecamatan pada Rabu (20/12). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan panitia penyelenggara di masing-masing desa. ”Kita sebagai panitia pusat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan pelaksanaan Pilkades di lapangan,” kata Burhan, sapaan akrabnya. Dari 88 desa dan 34 kecamatan yang melaksanakan Pilkades Serentak pada 20 Desember, hampir saat ini sedang melaksanakan seleksi bakal calon (balon) kepala desa. Tak hanya itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di gedung Tegar Beriman, Burhanudin juga melakukan pemetaan ter­hadap jumlah Tempat Pemun­gutan Suara (TPS) dan jum­lah Daftar Pemilih Tetap (DPT). ­ Bahkan, pihaknya melaku­kan pemetaan terkini wi­layah yang berpotensi bakal terjadi konflik, khususnya wilayah yang jumlah pendu­duknya padat. ”Kita juga sambil melakukan pemetaan terhadap wilayah yang ber­potensi menimbulkan gese­kan saat Pilkades Serentak. Semuanya kita bahas di sini,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Renaldy Yushab Fiansyah, mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya juga membahas mekanisme penerapan pro­tokol kesehatan di setiap TPS, termasuk mekanisme penanganan keamanan. ”Protokol kesehatan saat Pilkades dan pengamanan juga kita bahas. Tapi, kita belum bisa bicara berapa yang akan diterjunkan dan meka­nismenya seperti apa kita belum bisa bicara, karena kita masih menunggu dari instansi terkait,” bebernya. Mengurangi kerumunan saat pemilihan, pihaknya juga bakal menerapkan sistem bergilir. ”Misal yang semula satu TPS 500 untuk kita kurang jadi 250. Jadi, sebagian pagi sisanya siang,” tuturnya. Berdasarkan hasil rapat koordinasi terakhir, jumlah TPS pada Pilkades Serentak kali ini, sebanyak 667 TPS dengan jumlah DPT sekitar 737 ribu suara. ”Itu berda­sarkan hasil koordinasi kita terakhir dengan panitia. Tapi tetap kita masih tunggu DPT fiksnya dari Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” bebernya. Saat disinggung soal ang­garan Pilkades Serentak, Pem­kab Bogor menyediakan ang­garan sekitar Rp20 miliar dengan perhitungan masing-masing DPT Rp20.000. ”Setiap desa anggarannya berbeda-beda, mengikuti jumlah DPT di desa itu. Intinya, setiap DPT Rp20.000. Jadi, jumlah setiap desa anggarannya tidak sama,” tutupnya. (ogi/b/mam/py)