MPR dari FPKS, Habib Fahmy Alaydroes, mengingatkan pentingnya memahami Pancasila secara utuh, baik dan benar. Pemahaman Pancasila dengan baik itu penting agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan dalam bernegara. SEPERTI pada peristiwa munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menciptakan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Yang memprihatinkan, menurut Habib, kegaduhan itu muncul di saat bangsa Indonesia sedang dilanda darurat kesehatan Covid-19 dengan segala dampaknya, baik sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain. “RUU HIP menggambarkan bahwa apabila kita tidak memahami Pancasila secara utuh akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat yang sangat luas, bukan hanya dari dalam DPR, MPR dan DPD, juga masyarakat lintas ormas dan agama. Juga dari kalangan legiun veteran RI, Pemuda Pancasila dan lain-lain,“ ujar Habib Fahmy saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, dengan masyarakat Desa Tlajungudik pada Selasa (17/11). Munculnya RUU HIP, sambung Habib Fahmy, menjadi isyarat makin mendesaknya Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ke seluruh jenjang masyarakat, termasuk aparatur negara, baik sipil maupun militer. Karena sesungguhnya yang harus lebih mendalami dan memahami serta melaksanakan Pancasila adalah pimpinan negara di berbagai tingkatan dan di semua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif). Sebab, merekalah yang mengeksekusi anggaran dan menentukan kebijakan bagi kesejahteraan bangsa. Habib –demikian biasa ia disapa-- menegaskan, segenap anggota masyarakat, terlebih pemerintah perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, terlebih ketika melaksanakan amanah sebagai birokrat dan berinteraksi dengan masyarakat. “Ketika kita tidak memahami Pancasila, maka tidak akan amanah, tidak produktif, bahkan bisa kacau seperti hadirnya RUU HIP. Melalui sosialisasi, bapak-bapak, ibu-ibu atau generasi muda diharapkan bisa fokus dalam memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan mengerti bagaimana menjadi birokrat Indonesia yang amanah dan menjadi warga negara yang baik. Hal itu agar kita bisa mengelola masyarakat dan negara dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif,” tukasnya. Anggota Komisi X DPR RI itu juga menuturkan bahwa RUU HIP bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara tidak bisa di-down grade menjadi setara dengan Undang-Undang, atau bisa diperas menjadi Trisila apalagi Ekasila. ”Pancasila sudah final, sudah selesai dan jangan dikutak-katik lagi,” pungkas Habib sebelum mengakhiri pembicaraannya. (*)
Senin, 22 Desember 2025
