METROPOLITAN - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Amsohi, angkat suara soal rencana pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada tahun ajaran 2021. Menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka memang diperlukan bagi peserta. Meski begitu, keselamatan siswa dan guru mesti diperhatikan jika pembelajaran tatap muka dilakukan. ”Tapi tetap yang harus kita prioritaskan adalah keselamatan siswa. Memang ini bukan model terbaik, tapi mungkin ini bisa kita lakukan bertahap,” katanya, Senin (23/11). Peralihan dari pembelajaran daring ke tatap dinilai perlu penyesuaian dan persiapan khusus. Sebab, pembelajaran tatap muka bakal berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran tatap muka ini secara umum akan memberatkan tenaga pendidik. Sebab, dalam satu rombongan belajar tak boleh dilakukan lebih dari 18 siswa. Artinya, jika semula pada satuan pendidikan dalam satu rombongan belajar ber­jumlah 30 hingga 40 siswa, maka proses pembelajaran harus dilakukan dengan sistem bergantian. ”Artinya yang seharusnya guru mengajar satu kelas, meski dibagi dua menjadi dua kelas. Ini adalah konseku­ensi yang mesti kita terima, saat pembelajaran tatap muka,” ujarnya. Pada proses pembelajaran tatap muka nanti bakal men­jadi ujian terberat bagi pro­fesionalisme seorang pendi­dik. Sebab, mereka bakal di­bebankan dengan tugas berat. ”Belum lagi kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar tatap muka. Ini akan menjadi tantangan dan tun­tutan profesi seorang guru dalam mengajar,” katanya. Tak hanya itu, fasilitas ruang kelas di sekolah dipastikan bakal menjadi hambatan pro­ses pembelajaran secara tatap muka. Sebab, setiap sekolah harus menambah ruang belajar. ”Semua pihak, baik dinas dan satuan pendidikan, harus men­cari solusi terbaik. Termasuk honor tambahan bagi guru sebagai bentuk apresiasi ka­rena mereka bekerja dua kali lipat dari biasanya,” bebernya. Sementara itu, Ketua Ko­misi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim, ikut angkat suara soal rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka yang di­keluarkan Kementerian Pen­didikan dan Budaya (Kemen­dikbud) RI. Ia mengaku se­tuju kebijakan tersebut dila­kukan, karena selama pan­demi Covid-19 banyak orang tua dan anaknya jenuh menunggu kepastian KBM tatap muka di sekolah. Tak hanya itu, pembelajaran daring juga dinilai kurang efektif lantaran sejumlah siswa masih terkendala sara­na dan kuota. ”Saat ini siswa dan orang tua mulai jenuh. Tingkat penyerapan materi pelajaran (daring) mayoritas kurang maksimal,” ujarnya, Senin (23/11). Meski begitu, Muad mene­gaskan jika rencana KBM tatap muka dilakukan, maka Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Pendidi­kan (Disdik) Kabupaten Bogor harus memenuhi enam per­syaratan yang diberikan Ke­mendikbud. Kalau tidak, politisi PDIP itu menyarankan Pemda Kabu­paten Bogor atau Dinas Pen­didikan tidak memaksakan kehendak. ”Saya setuju dengan enam syarat yang sudah ditentukan Mendikbud. Kalau tidak, jangan juga dipaksakan untuk belajar tatap muka karena kesehatan tetap menjadi prioritas. Kita juga sayang sama anak-anak, kondisi Co­vid-19 takut menjadi masalah baru di klaster sekolah,” tegas Muad. (ogi/c/mam/py)