METROPOLITAN - Polemik pem­bahasan Rancangan Peraturan Dae­rah (Raperda) perubahan nama atas Perusahaan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) semakin meruncing. Peluang Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyehatkan kembali peru­sahaan yang sudah mati suri sejak 2017 ini semakin mengecil, setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Kota Bogor Atang Tris­nanto menyatakan setuju jika Tim Panitia Khusus (Pansus) hendak mempailitkan PDJT. ”Saya setuju kalau PDJT mau dip­ailitkan. Dengan begitu, kita punya opsi lebih luas untuk mengembang­kan pelayanan transportasi di Kota Bogor,” kata Atang saat ditemui di ruangannya, Rabu (25/11). Atang pun menyodorkan beberapa opsi. Salah satunya dengan menggandeng peru­sahaan profesional, di mana perusahaan tersebut tidak memerlukan suntikan pe­merintah, namun tetap memungkinkan mereka (pi­hak ketiga) mendapatkan share modal dari masyarakat. ”Jadi, bentuknya bukan Pe­rumda, namun Perseroda dan segala macam. Ditambah lagi nanti ketika bentuknya layanan kepada masyarakat, ini nanti bisa berupa penu­gasan kepada pemerintah daerah berupa Public Service Obligation (PSO) dalam kon­teks transportasi publik itu bisa dikerjasamakan,” jelasnya. Opsi untuk mempailitkan PDJT ini, menurut Atang, merupakan bentuk pertang­gungjawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khus­usnya Wali Kota Bogor, Bima Arya selaku KPM dari PDJT. Desas-desus pengajuan Ra­perda agar menutup dosa Pemkot Bogor pun ditang­gapi Atang. Menurutnya, se­harusnya ada pertanggung­jawaban dari uang negara kepada KPM yang sampai saat ini belum dipegang pihak DPRD. ”Ya, apa pun yang kita laku­kan harus dipertanggungja­wabkan, apalagi mengguna­kan APBD. Walaupun dalam konteks itu uang perusahaan, dalam sejarahnya kan ada penyertaan modal dari pem­kot. Bagaimana pun, sebera­pa pun kecilnya atau besarnya uang APBD harus dipertang­gungjawabkan,” tegasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan, kondisi mana­jemen saat ini di PDJT yang ”hidup segan mati tak mau”, kemudian dibayang-bayangi piutang gaji karyawan yang belum terselesaikan, men­jadi faktor utama jika tim pansus hendak mengajukan mempailitkan PDJT. ”Seperti apakah penyelesai­annya, karena banyak per­soalan di PDJT. Sebagai pe­rusahaan yang sedang sakit, memang ada sejumlah opsi, baik rencana menyehatkan dan memulihkan, baru nan­ti memajukan lagi dengan program dan suntikan dana. Tapi ini harus jelas,” ujar pria yang akrab disapa JM ini. Ia mengaku tak mau lagi melihat kondisi PDJT seper­ti 2015. Di mana setelah di­berikan PMP sebesar Rp5,5 miliar, tetapi tidak ada keje­lasannya. Bahkan, sejak saat itu, kondisi PDJT malah se­makin parah hingga dinyata­kan mati suri pada 2017. ”Jadi, ketika muncul opsi membubarkan PDJT itu atas dasar situasi kondisi yang dialami perusahaan pelat merah milik Kota Bogor yang tidak jelas,” tegasnya. Politisi Gerindra ini menam­bahkan, perlu diketahui se­cara publik apakah PDJT di Kota Bogor masih dibutuhkan. Apabila melihat fakta di la­pangan bahwa bus-bus, apa­kah masih diminati masyara­kat dan utamanya kondisi PDJT saat ini sedang tidak sehat. ”Jadi, nasib PDJT apakah dibubarkan atau dilanjutkan, semua akan dibahas di pan­sus. Tapi apabila memang berani mengajukan kepailitan kepada pengadilan, maka laksanakan. Karena perusa­haan itu jelas sedang sakit dan tidak bisa berjalan,” terangnya. ”Semua keputusan ada di wali kota, mau mempertahan­kan PDJT atau mempertahan­kan dengan menyehatkan kembali, apakah dengan melakukan reformasi mana­jemen, merombak seluruh karyawan oleh yang fresh dan menyiapkan business plan, semuanya bisa dilakukan. Jadi ketika namanya BUMD tetap perusahaan itu menar­getkan provit oriented atau pendapatan untuk daerah, tetapi jika di bawah naungan dinas atau BLUD, maka pe­layanan utamanya,” bebernya panjang lebar.(dil/c/feb/py)