Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki proyek strategis yang akan mulai digarap pada 2021. Megaproyek andalan Wali Kota Bogor Bima Arya itu, di antaranya proyek Masjid Agung, pembangunan Alun-Alun Dewi Sartika dan pengintegrasian Blok F Pasar Kebonkembang dengan membangun Sky Bridge. PEMBANGUNAN Masjid Agung yang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (DPUPR) tersebut diperkirakan memakan biaya Rp40 miliar. Anggaran itu un­tuk melanjutkan pembangu­nan konstruksi baru bagian atap yang harus menyesuaikan rekomendasi Komite Kese­lamatan Konstruksi dan Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ”Kita lanjutkan untuk struk­tur. Sekarang baru tahap pen­guatan struktur untuk beban gempa ya,” kata Kabid Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pengawasan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Sultodi Mahbub, Rabu (25/11). Dalam proses perencanaan­nya, sambung Sultodi, ang­garan untuk proyek rumah Tuhan ini masih kekurangan dana. Di mana uang yang ada di kas daerah baru ada Rp34,5 miliar. Untuk itu, DPUPR saat ini tengah mencari alternatif pembiayaan melalui sektor lainnya. Entah akan ada penye­suaian anggaran melalui re­visi DED atau mengajukan bantuan ke Provinsi Jawa Barat. ”Kita mau sesegera mungkin selesai, karena re­komendasi sudah ada dan DED sudah siap,” ungkapnya. Sedangkan untuk proyek pembangunan Alun-Alun Dewi Sartika digarap Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor. Bicara soal anggaran, Pe­merintah Kota (Pemkot) Bogor sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pem­prov) sebesar Rp55 miliar un­tuk megaproyek ini. Bantuan tersebut didapatkan pemkot melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diambil Pemprov Jawa Barat kepada PT Sarana Multi Infra­struktur (SMI). Namun, persoalan yang ha­rus diselesaikan Pemkot Bo­gor adalah terkait pemindahan patung Kapten Muslihat yang masih berdiri di atas lahan eks Taman Topi. ”Nanti itu dipindah ke Museum Perju­angan. Kita sudah koordina­sikan. Tidak akan dihancurkan kok,” ungkap Kepala Bidang Pertamanan, PJU dan Deko­rasi Kota pada Dinas Perum­kim Kota Bogor, Feby Darma­wan. Ikon untuk Alun-Alun Dewi Sartika nantinya, Feby menga­ku belum menentukan. Sebab, wali kota ingin menggelar sayembara untuk pembuatan ikon tersebut. ”Saat FGD ter­akhir 2019, untuk ikon alun-alun sendiri akan disayem­barakan,” ungkapnya. Pembangunan fisik untuk alun-alun seluas 17.000 meter persegi ini rencananya dimu­lai tahun depan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp15 miliar, diperkirakan pembangunan tersebut mema­kan waktu pengerjaan delapan bulan. ”Yang pasti dari Rp14,6 miliar itu fisiknya dulu, nan­ti ornamennya menyusul,” terangnya. Terakhir, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pa­kuan Jaya (PPJ), Muzakkir, menjelaskan, proyek pembangunan Sky Bridge ini tujuannya untuk memberikan akses kepada pengunjung pasar dan pedagang yang hendak beribadah di Masjid Agung. ”Dari awal semua su­dah dikonsep. Jadi, akses dari Blok F ke masjid itu sudah disiapkan,” katanya. Pembangunannya sendiri, sambung dia, akan digarap pengembang Blok F, yakni PT Mulyagiri. Sehingga ia tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. ”Ini yang garap pengembang. Tapi untuk aksesnya pintu Sky Bridge akan memiliki lebar 1,5 meter dan dikoridornya seki­tar 2 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter,” terang­nya. Seluruh proyek ini dijadikan satu dengan nama penginte­grasian kawasan Alun-Alun Dewi Sartika, Masjid Agung dan Blok F Pasar Kebon­kembang. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, berha­rap semua program ini bisa dilaksanakan maksimal. Meng­ingat pembangunan Blok F Pasar Kebonkembang diper­kirakan rampung awal 2021. ”Mengintegrasikan antara Blok F ini awal tahun sudah bisa dioperasionalkan. Ada ke­inginan dari PD Pasar untuk membuat jembatan penghu­bung dari Blok F ke Masjid Agung,” ungkapnya. Sedangkan untuk pembangu­nan Masjid Agung, Dedie mengaku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Di antaranya pembangunan tangga Masjid Agung yang dibuka di gang Masjid Agung, di antara masjid dengan Blok F Pasar Kebonkembang. ”Rupanya Gang Masjid ini secara teknis dulunya tidak tercatat. Ada 12 meter yang nanti akan overlap, antara pekerjaannya PUPR dengan pekerjaannya Dinas Perumkim. Nah, itu yang tadi kita bahas. Jadi, overlap itu tidak kemu­dian menimbulkan perma­salahan teknis maupun per­masalahan hukum di kemu­dian hari. Makanya kita cari solusinya. Itu sudah selesai,” jelasnya. Sedangkan untuk pembangu­nan alun-alun, Dedie berha­rap lelang bisa segera dilaku­kan paling cepat Desember atau paling lambat Januari 2021. Sebab, anggarannya sudah siap. ”Makanya kita mendorong lelang alun-alun itu bisa dilaksanakan paling tidak Desember atau paling lambat Januari,” ujarnya. PRIORITAS PEMKAB BOGOR Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor mengikuti pem­bahasan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alo­kasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 secara virtual di gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (25/11). Salah satu poin pembahasannya adalah soal penyelarasan APBD dengan APBN untuk 2021. “Kami pemerintah daerah diminta menyelaraskan APBD dengan APBN pada tahun anggaran 2021. Jadi, antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ada kese­ragaman dalam hal pengang­garan dan belanjanya,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, usai pembahasan. Setidaknya pada anggaran 2021, tambah Iwan, setiap daerah harus fokus pada em­pat sektor pembiayaan yang menjadi program strategis nasional. Yakni, sektor kese­hatan, perlindungan sosial bagi masyarakat, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi struktural. Sementara sektor kesehatan meliputi program vaksinasi dan peningkatan kualitas sarana kesehatan. Lalu, sektor sosial meliputi bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sektor PEN, pemerintah daerah mesti mendukung pelaku UMKM. Untuk refor­masi struktural, dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. “Empat sektor program stra­tegis nasional ini harus ada dalam komposisi APBD 2021. Intinya, postur APBD kita ha­rus mengikuti itu. Ini akan jadi prioritas kita pada 2021 nanti,” tegasnya. Meski demikian, kewajiban masuknya empat program strategis nasional dalam APBD Kabupaten Bogor 2021 dinilai tidak akan mengganggu pro­gram prioritas Pemkab Bogor lainnya. “Ini kan program strategis nasional, kita harus dukung itu. Lagi pula kalau kita urai, semuanya saling berkaitan dengan program kita pada 2021,” pungkasnya. (dil/ogi/d/feb/py)