METROPOLITAN - Mema­suki penghujung 2020, pulu­han paket tender rupanya belum masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UK­PBJ) Kabupaten Bogor. Pada­hal, periode anggaran 2020 menyisakan waktu tak lebih dari 30 hari ke depan. Kepala UKPBJ Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengatakan, tak kurang dari 24 paket tender yang belum masuk, di antaranya 19 paket tender dan 5 paket lainnya nontender. Sebanyak 19 paket tender yang masih persiapan tersebut memiliki pagu ang­garan sebesar Rp20,120 mi­liar. Sementara 5 paket non­tender memiliki pagu ang­garan sebesar Rp788 juta. ”Itu data per 23 November,” kata­nya kepada Metropolitan, Senin (30/11). Berdasarkan data yang di­miliki Bambam, sepanjang 2020 ini total ada 880 paket tender yang masuk, dengan total anggaran Rp1,5 triliun. Dengan rincian 153 penga­daan barang, 625 pekerjaan konstruksi, 87 jasa konsul­tasi dan 15 jasa lainnya. ”Da­ri 880 paket tender, 806 paket tender selesai, 11 paket sedang berjalan, 19 paket persiapan, 14 gagal tender dan 30 paket batal tender,” bebernya. Untuk paket nontender, pi­haknya mencatat ada 74 paket nontender di sepanjang 2020, dengan total anggaran Rp36 miliar. Dengan rincian 7 pengadaan barang, 1 peker­jaan konstruksi, 1 jasa kon­sultasi dan 65 jasa lainnya. ”Dari 74 paket non tender, 59 paket non tender selesai, 5 paket persiapan, dan 10 paket batal non tender,” katanya. Bambang mengungkapkan, belum masuknya sejumlah paket kegiatan lantaran be­berapa faktor. Di antaranya seperti gagal lelang, tender ulang hingga adanya sejum­lah berkas yang mesti dilen­gkapi sejumlah dinas. Ia juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor agar sece­pat mungkin memasukkan berkas tendernya ke UKPBJ. ”Di akhir tahun ini tentu kita berharap semua instansi se­segera mungkin menyerahkan berkas tendernya kepada kami agar bisa segera dipro­ses dan dikerjakan dalam waktu dekat,” terangnya. Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, men­gatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, rata-rata rendahnya serapan terjadi lan­taran SKPD tengah melakukan pekerjaan konstruksi. ”Setelah saya cek semua pekerjaannya fisik. Lelang sudah, tinggal penagihan banyak yang diakhir, hampir di semua. Jadi di situ persoalannya,” ucapnya. Iwan juga mewanti-wanti kepada SKPD agar secepatnya melakukan penyerapan. Sebab, ia tak ingin dipusingkan dengan hal penagihan pem­bayaran. Iwan juga meminta di sisa 30 hari kerja ini semua SKPD terkait harus sungguh-sung­gih. ”Saya sudah wanti-wan­ti, saya tidak mau begadang di BPKAD untuk nagih dan memohon pembayaran di pihak ketiga. Jadi saya mau semuanya mesti maksimal,” tegasnya. (ogi/b/mam/py)