Jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai ratusan ribu orang. Jumlah ini diprediksi meningkat di akhir 2020 akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Data yang disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin, jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini mencapai 6.088.233 jiwa. Sementara laju pertumbuhannya sebesar 2,06 persen dengan kepadatan penduduk 2.663,82 jiwa/KM2. DARI jumlah itu, jumlah angkatan kerja mencapai 2.733.670 orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja men­capai 62,65 persen. “Jumlah pengangguran 390.731 orang dengan tingkat pengangguran mencapai 14,29 persen,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, saat ditemui di acara Coffee Morning untuk Pemberian Bansos Tunai Kepada Pelaku UMKM, Korban PHK serta Hibah Pariwisata di kantor Bappedalitbang Kabu­paten Bogor, Senin (21/12). Sementara penduduk misk­in saat ini jumlahnya mencapai 465.670 orang, dengan persen­tase miskin 7,88 persen dan garis kemiskinan Rp402.877. Untuk UMKM terdampak Co­vid-19, berdasarkan usulan permohonan Banpres Produk­tif Usaha Mikro (BPUM) ke Kementerian Koperasi, jum­lahnya mencapai 329.379 UMKM. “Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian daerah pada 2020, seperti meningkat­nya pengangguran akibat PHK, meningkatnya kemiskinan, PDRB menurun, LPE menurun, pendapatan daerah menurun hingga terpuruknya UMKM,” ungkapnya. Tak hanya itu, persentase penduduk miskin di akhir 2020 diperkirakan meningkat sebesar 2,48 per­sen. Tingkat pengangguran terbuka juga diprediksi me­ningkat sebesar 3,77 persen. “Pada kondisi ini, pemerintah daerah tentu harus hadir da­lam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup ma­syarakat,” terangnya. Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial pada Ba­dan Pusat Statistik (BPS) Ka­bupaten Bogor, Ujang Jaelani, menilai, pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor diprediksi berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan di Bumi Te­gar Beriman. Menurutnya, kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor terjadi lan­taran banyaknya karyawan yang diistirahatkan hingga Pemu­tusan Hubungan Kerja (PHK) selama Covid-19 melanda. Bahkan tak sedikit perusahaan yang tutup sementara hingga gulung tikar lantaran Covid-19. ”Fenomena ini tentu memenga­ruhi ekonomi masyarakat yang berujung pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupa­ten Bogor,” katanya. Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Bogor sejak 2015, angka kemiskinan di Kabupa­ten Bogor cenderung menga­lami penurunan. Mulai dari 8,96 persen dari jumlah pen­duduk Kabupaten Bogor pada 2015 hingga 6,66 persen pada 2019. ”Pada 2015 angka kemisk­inan kita mencapai 8,96 persen dari jumlah penduduk Kabu­paten Bogor. Pada 2016 turun menjadi 8,83. Pada 2017 kem­bali turun menjadi 8,57. Pada 2018 turun lagi menjadi 7,14. Terakhir pada 2019 turun men­jadi 6,66 persen,” katanya. Ujang meyakini jika pandemi Covid-19 yang melanda Kabu­paten Bogor akan membuat tren penurunan angka kemisk­inan lima tahun berturut-tur­ut terhenti. ”Lima tahun berun­tun angka kemiskinan kita selalu turun. Tapi tahun ini sepertinya angka kemiskinan kita bakal naik lagi,” paparnya. Meski angka kemiskinan ma­syarakat Kabupaten Bogor di­prediksi mengalami kenaikan tahun ini lantaran Covid-19, pihaknya belum bisa mempre­diksi berapa persen kenaikan bakal terjadi. ”Kita belum be­rani sebut angka pastinya. Kita juga belum melakukan survei, karena biasanya survei kita la­kukan satu tahun sekali. Tapi yang jelas angka kemiskinan pasti akan meningkat. Apalagi karena kondisi Covid-19,” tan­dasnya. (fin/mam/py)