METROPOLITAN –Meski di tengah pandemi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tetap berupaya memaksimalkan serapan anggaran. Hingga tutup tahun anggaran 2020, Pemkab Bogor hanya mampu menyerap 93 persen anggaran. ”Alhamdulillah, serapan kita di angka 93 persen. Ini hasil luar biasa yang kami dapatkan di tengah tekanan yang cukup berat saat pandemi ini,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Senin (4/1). Menurutnya, pandemi Covid-19 sempat membuat Pemkab Bogor gelagapan. Refocusing anggaran di tengah 2020 mengharuskan Pemkab Bogor menggeser beberapa program kerja. Tidak hanya pandemi, sebelumnya Pemkab Bogor pun dihantam badai bencana alam di beberapa kecamatan, seperti Sukajaya, Cigudeg, Gunungputri dan lainnya yang juga mengharuskan Pemkab Bogor menganggarkan sebagian anggaran untuk penanganan bencana. ”2020 adalah tahun yang luar biasa, karena yang kita khawatirkan dalam pelaksanaan 2020 banyak dinamika, banyak permasalahan, banyak musibah dan kendala, tapi endingnya Alhamdulilah. Salah satunya parameter keberhasilan ini adalah serapan anggaran,” paparnya. Meski demikian, serapan anggaran di beberapa dinas rupanya tidak maksimal. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang hanya mampu menyerap anggaran 86 persen pada 2020. ”Akhir 2020 ini serapan APBD kami meningkat. Jika 2019 itu 83 persen, maka tahun ini meningkat menjadi 86 persen. Meningkatnya serapan anggaran ini karena hanya sedikit proyek infrastruktur di Dinas PUPR yang meluncur ke 2021,”terang Kepala Dinas PUPR, Soebiantoro. Ia menambahkan, serapan APBD di Dinas PUPR akan meningkat karena hingga akhir Februari jajarannya masih melakukan pencairan. ”Ada sejumlah proyek pembangunan pedestrian, jembatan dan lainnya yang masih dalam pekerjaan. Jika proyek tersebut status pelaksanaan serah terima sementara pekerjaan (PHO) dan dinilai baik, kami segera melakukan pencairan,” tambahnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi III, Aan Triana Al-Muharrom, menyayangkan serapan APBD DPU-PR yang tidak mencapai targetnya yaitu di angka 90 persen. Ia juga melihat sejumlah proyek terlihat berantakan seperti proyek pembangunan jalur pedestrian di Jalan Edi Yoso Martadipura, Kelurahan Pakansari, Cibinong. ”Dalam rapat dengar pendapat jelang akhir 2020, Dinas PUPR optimis serapan APBD-nya mencapai 90 persen. Dengan fakta serapan yang baru 86 persen, maka jelas kami dari Komisi III DPRD Kabupaten Bogor kecewa. Insya Allah kami akan minta keterangan dari Dinas PUPR dan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek insfrastruktur yang bermasalah,” pungkas politisi Golkar itu. (ogi/a/inl/mam/py)