Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 kembali dikeluhkan masyarakat. Bahkan, PJJ menjadi salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat jajaran DPRD Kabupaten Bogor melakukan Reses Masa Sidang II. WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, mengatakan, sepanjang Reses Masa Sidang II, banyak sekali masyarakat yang me­minta agar PJJ ditiadakan atau diganti pola pem­belajaran baru yang lebih efektif di masa pandemi Covid-19. ”Ya, kami akui aduan ma­syarakat untuk meniadakan PJJ cukup banyak. Masyara­kat menilai metode PJJ belum efektif, sehingga masyarakat ingin ada metode pembela­jaran yang lebih baik lagi, seperti tatap muka,” katanya, Senin (15/2). Meski begitu, pihaknya tidak serta-merta mengamini ke­inginan masyarakat tersebut. Mengingat pertumbuhan kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi. Pihaknya juga mencoba mem­berikan pemahaman agar masyarakat tetap bersabar dengan kondisi ini. ”Kami coba berikan pema­haman agar masyarakat bersabar dan mengerti akan kondisi ini. Tapi tetap aspi­rasi dari masyarakat kami tampung dan akan kami tindak lanjuti ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” katanya. Politisi PKS ini juga akan melanjutkan masukan ini ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Ia bakal meminta dinas terkait mela­kukan kajian terhadap efek­tivitas PJJ yang sudah dite­rapkan selama masa pan­demi. ”Masukan ini kami teruskan ke Dinas Pendidikan. Mini­mal Dinas Pendidikan me­respons keluhan masyarakat dan mencari solusi terbaik agar kondisi pandemi Co­vid-19 tidak memengaruhi kualitas dan mutu pendidi­kan anak,” tegasnya. Selain itu, Agus Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan akselerasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan pen­didikan kepada masyarakat. Terlebih, banyaknya keluhan dari masyarakat soal PJJ. ”Kami mendorong Dinas Pendidikan pada 2021 ini harus ada digitalisasi untuk pembelajaran. Sebab, tahun ini Covid-19 belum bisa di­pastikan kapan bakal ber­akhir. Jadi, kami akan min­ta agar keluhan dari masy­arakat ini menjadi atensi bagi dinas,” paparnya. 171 Sekolah Kabupaten Bogor Siap Gelar Pembela­jaran Tatap Muka Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana, angkat suara soal banyaknya keluhan dari masyarakat soal PJJ yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Atis tak menampik jika se­lama PJJ diberlakukan, pi­haknya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Masyarakat banyak yang menilai jika PJJ kurang efek­tif lantaran selama proses pembelajaran terkendala ponsel, kuota dan sinyal. ”Ya kami tahu itu. Memang banyak masyarakat yang mengeluh soal ini. Mulai dari keterbatasan ponsel, sinyal dan kuota. Tapi mau bagaimana lagi, saat ini kan sedang pandemi,” katanya. begitu, pihaknya mengaku akan terus melakukan eva­luasi dan inovasi untuk me­maksimalkan PJJ di masa pandemi. ”Terus kami eva­luasi. Mana yang belum baik, mana yang mesti diperbaiki. Semua kami evaluasi,” ujarnya. Dinas Pendidikan pun ber­tanggung jawab atas tersel­enggaranya mutu dan kua­litas pendidikan yang baik bagi masyarakat. Akan te­tapi, sambung Atis, untuk menentukan kebijakan pem­berlakuan pembelajaran tatap muka bukan ranah dan wewenangnya. ”Pembelajaran tatap muka itu kebijakannya ada di pe­merintah pusat dan Pemkab Bogor, dalam hal ini Satgas Covid-19. Kami tidak bisa memberlakukan pembela­jaran tatap muka tanpa ada persetujuan dan lampu hijau dari Satgas Covid-19,” kata­nya. Tak hanya itu, Atis juga sudah mempersiapkan se­jumlah skenario jika ke de­pan pembelajaran tatap muka diperbolehkan. Bahkan, Dinas Pendidikan sudah melakukan verifikasi terhadap 232 sekolah yang mengaju­kan permohonan pembela­jaran tatap muka. ”Dari 232 sekolah yang mengajukan pembelajaran tatap muka, hanya 171 se­kolah atau 72 persennya yang dinilai siap melakukan pem­belajaran tatap muka. Tapi tetap, kami masih menung­gu keputusan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor,” tuturnya. Jika Satgas Covid-19 Kabu­paten Bogor sudah membe­rikan lampu hijau soal pem­belajaran tatap muka, tam­bah Atis, otomatis 171 seko­lah tersebut bakal menjadi model dan percontohan. ”Sebanyak 171 sekolah itu terdiri dari 29 SD, 28 SMP, 32 SMA dan 32 SMK. Lalu, untuk MI ada 24 sekolah, MTs 18 dan MA 8 sekolah. Nantinya sekolah ini akan menjadi role model pembe­lajaran tatap muka di masa pandemi, itu pun kalau su­dah ada keputusan boleh menggelar pembelajaran tatap muka dari Satgas Co­vid-19 Kabupaten Bogor. Kalau belum ada, kami guna­kan PJJ dulu,” bebernya. (ogi/c/mam/py)