Pembangunan alun-alun Kabupaten Bogor di Jalan Kayumanis, Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong yang sempat tertunda pada 2019 bakal kembali dilanjutkan pada 2021. Rencananya, pembangunan tersebut menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan anggaran Rp10 miliar. SEKRETARIS Dinas Peru­mahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irma Les­tiana, mengatakan, pembangu­nan alun-alun Kabupaten Bogor itu memang mengguna­kan dana PEN dari Pemprov Jawa Barat. Ia mengaku tidak bisa men­gotak-atik anggaran tersebut. Sebab, anggaran itu memang sudah disiapkan Pemprov Jawa Barat untuk melanjutkan pembangunan alun-alun Ka­bupaten Bogor. ”Kita tidak bisa mengubah itu, karena memang sudah ditentukan Pemprov Jawa Barat. Kami sifatnya hanya menerima,” ujarnya. Rencananya, sambung dia, lelang pembangunan alun-alun Kabupaten Bogor terse­but dilakukan April. ”Tadinya mau dilelang Maret, tapi ka­rena satu dan lain hal jadi lelangnya akan dilakukan April,” terangnya. Sekadar diketahui, pembangunan alun-alun Ci­binong ini terbagi dua tahap. Tahap pertama, pembangunan menelan anggaran Rp4,9 mi­liar dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Namun semuanya terhenti lantaran anggaran Provinsi Jawa Barat terkena refokusing akibat penanganan Covid-19. Saat ini pembangunan tahap pertama baru mencapai 89 persen. Kemudian terhenti karena pandemi melanda awal Januari 2020. Hingga saat ini, pembangunan alun-alun Ci­binong belum dilanjutkan lantaran terkendala pembi­ayaan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sus­manto, menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabu­paten Bogor seharusnya tidak terlalu memaksakan diri untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Ter­lebih, dana pembangunan yang digunakan bersumber dari PEN Pemprov Jawa Ba­rat. Rudy menilai, Pemkab Bogor seharusnya bijak dalam me­milih program mana yang seharusnya diprioritaskan di masa pandemi ini. ”Minimal kita prioritaskan dulu ang­garan ini untuk penanganan Covid-19,” katanya, Minggu (21/2). Politisi Partai Gerindra ini menilai melaksanakan pembangunan taman di masa pandemi Covid-19 se­pertinya kurang bijak. Meng­ingat sampai detik ini taman dan fasilitas publik lainnya belum diizinkan dibuka lan­taran khawatir menjadi klas­ter penyebaran Covid-19. ”Taman dan fasilitas umum saja belum boleh buka, ini kok mau buat taman,” ujar­nya. Rudy pun mengusulkan jika anggaran tersebut bisa dialo­kasikan untuk hal penting lainnya. Alangkah bijak jika anggaran Rp10 miliar tersebut dialihkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Jika ang­garan tersebut sudah diten­tukan peruntukannya oleh Pemprov Jawa Barat, ia me­minta anggaran tersebut benar-benar digunakan se­bagaimana mestinya. ”Kalau bisa dialihkan, ali­hkan saja untuk hal yang lebih baik lagi. Misalnya untuk penanganan Covid-19. Tapi kalau sudah ditentukan provinsi, tolong digunakan dengan baik karena ini ama­nah,” pesannya. (ogi/c/mam/py)