METROPOLITAN - Pan­demi Covid-19 yang tak kun­jung usai memaksa Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan revisi pada Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengungkapkan, rencana revisi ini merupakan dampak bencana yang terus menghan­tam Bumi Tegar Beriman sejak 2020. Dampak bencana ini menyebabkan adanya ke­naikan dan penurunan dalam pendapatan dan per­kembangan masyarakat. Di mana angka kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan. ”Karena bencana alam awal 2020 dan Maret ini bencana alam lagi serta adanya pan­demi, otomatis ada penurunan dan kenaikan. Seperti sekarang kan pengangguran naik ka­rena banyak yang terdampak, kemiskinan juga naik, itu yang harus disesuaikan,” ujar wa­nita yang akrab disapa AY ini, Selasa (2/3). Meski sudah mengungkap­kan keinginannya, AY belum bisa menjabarkan sektor mana saja yang akan direvisi. Nantinya hasil ekspos dengan SKPD terkait rencana revisi RPJMD ini akan dilimpahkan ke DPRD agar bisa dibahas lebih lanjut. ”Target dan ke­giatan. Memang baru besok ekspos dan akan dilempar ke dewan,” kata AY. Rencana revisi RPJMD Ka­bupaten Bogor ini, ternyata berbarengan dengan revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat. Ketika ditanya apakah revisi RPJMD Kabupaten Bogor akan mengikuti Provinsi Jawa Barat, AY mengatakan bahwa Pem­kab Bogor memiliki target tersendiri. ”Kita tidak harus sama, yang pasti menyesuai­kan,” ujarnya. Sementara itu, anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Dalung, men­gatakan, revisi RPJMD jangan hanya berfokus pada peruba­han program pembangunan, tapi juga harus lebih mening­katkan penanganan pandemi Covid-19. ”Jadi, sektor kesehatan harus ditingkatkan. Kalau pembangu­nan yang krusial jangan diu­bah, tapi yang tidak penting mending buat Covid-19,” katanya saat ditemui Metro­politan di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Se­lasa (2/3). Walau belum mendapatkan draf revisi RPJMD dari pihak Pemkab Bogor, Permadi meng­ingatkan kepada Pemkab Bogor agar RPJMD ini bisa mengakomodasi semua sek­tor agar tak perlu dilakukan refocusing anggaran lagi. ”Yang pasti, kita ingin tahu dulu apa saja yang direvisi, karena kebutuhan masyarakat yakni kesehatan sebagai penanganan Covid-19. Ini agar kita jangan sampai ada reco­fusing lagi,” pungkasnya.(dil/c/ mam/py)