METROPOLITAN – Setelah perombakan yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya, terhadap susunan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor beberapa waktu lalu, dua kursi kepala Satuan Ker­ja Perangkat Daerah (SKPD) rupanya dibiarkan kosong. Dua posisi tersebut, yakni kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) dan kepala Dinas Pe­rumahan dan Pemukiman. Kursi kepala Bappeda diting­gal Hanafi yang hijrah ke kepala Dinas Pendidikan serta Deni Susanto yang dipindah ke staf ahli dari jabatan sebe­lumnya kepala Disperumkim. Proses lelang jabatan atau open bidding untuk dua po­sisi itu rupanya sudah dila­kukan. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, membenarkan hal tersebut. “Sudah, untuk proses open bidding pendaf­tarannya sudah,” katanya. Dari informasi yang ia da­patkan, pendaftaran lelang jabatan sudah dibuka untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) internal Pemkot Bogor. Namun untuk teknis, Dedie mengakui belum mendapat informasi kapan akan diumumkan ke publik. “Sudah dibuka untuk internal. Dan untuk teknis belum tahu kapan akan di-announce. Bisa dikonfirmasi lagi ke dinas terkait. Intinya sih kami sesegera mungkin mengisi untuk dua posisi itu,” jelas mantan petinggi KPK itu. Di sisi lain, ia juga menyo­roti soal kemungkinan kursi tersebut yang akan diisi pe­jabat internal Pemkot Bogor. Baginya, pejabat Pemkot Bo­gor saat ini cukup mumpuni untuk mengemban tugas sebagai bos pada Disperum­kim maupun Bappeda. “Saya pikir untuk dua posisi itu, untuk kepala Disperumkim dan Bappeda. Dari SDM kita saya pikir cukup memadai dan mumpuni,” tuntasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Kepangka­tan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bogor, Elyis Sontikasyah, menuturkan bahwa pendaftaran seleksi lelang jabatan kepala Bap­peda dan Disperumkim sudah dibuka dan tahapan yang kini berlangsung yakni se­leksi administrasi berkas on­line. Hasilnya akan diumum­kan hari ini (31/3). “Tahapan yang sedang berlangsung seleksi administrasi berkas online, yang akan diumumkan besok hasil seleksi adminis­trasinya,” tuntas Elyis. Sementara itu, proses lelang jabatan terbuka (open bidding) untuk jabatan asisten pemerin­tahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor selesai dilakukan. Dari enam calon yang mengikuti seleksi, Badan Kepegawaian dan Peng­embangan Sumber Daya Ma­nusia (BKPSDM) sudah me­rilis tiga nama yang bakal dipilih bupati Bogor untuk menduduki jabatan asisten pemerintahan. Tiga orang tersebut, di an­taranya Camat Cijeruk Hadi­jana, Camat Jonggol Andri Rahman dan Camat Babakan­madang Imam Nagarasid. ”Nanti dari tiga orang tersebut akan dipilih, salah satunya oleh bupati,” terang Kabid Formasi pada BKPSDM Ka­bupaten Bogor, Hartono An­war, kepada Metropolitan, Selasa (30/3). Namun sebelum dipilihnya salah satu camat ini, BKPSDM masih menunggu rekomen­dasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu berkaitan dengan hasil se­leksi yang sudah dilalui para calon pejabat baru ini. Adapun seleksi yang sudah dilalui ketiga calon asisten pemerin­tahan ini, di antaranya pe­nelusuran rekam jejak, ases­men kompetensi, penulisan makalah serta uji gagasan dan wawancara. ”Kita masih nunggu rekomendasi dari KASN,” kata dia. Sementara itu, Wakil Bu­pati Bogor, Iwan Setiawan, mempunyai kriteria khusus bagi pejabat yang akan men­duduki jabatan Eselon II ter­sebut. Menurutnya, kriteria pertama adalah calon Aspem harus paham sistem pemerin­tahan. ”Misalnya beliau disiplin ilmunya tinggi dan pengala­man kerjanya juga baik,” kata Iwan. Tak hanya itu, Iwan juga mengungkapkan hal terpen­ting yang harus dimiliki seo­rang asisten pemerintahan, yaitu pengalaman bekerja harus lebih tinggi dibanding­kan camat lainnya. Sebab, nantinya seorang Aspem akan menjadi bos para camat, se­hingga jam terbang menjadi salah satu hal utama. ”Simpel yang namanya asi­sten pemerintahan itu harus bisa memahami tentang pe­merintahan dan beliau itu sebagai bosnya para camat. Intinya harus lebih berpen­galaman lah,” paparnya. (dil/b/ ryn/mam/py)