METROPOLITAN-Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga di Ke­camatan Cigudeg dan Sukajaya yang terdampak bencana awal 2020 masih belum tersele­saikan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, menuduh Dinas Perumahan Kawasan Permu­kiman dan Pertanahan (DP­KPP) tidak serius dalam me­nangani masalah ini. Menurut Aan, dalam Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabu­paten Bogor tidak terdapat pos anggaran untuk membangun huntap. ”Ini kan bentuk ketidakseriusan DPKPP dan Pemkab dalam menyele­saikan masalah warga di sana, masa sudah setahun masih tidak selesai juga,” ujar Aan kepada Metropolitan, Ming­gu (4/4). Aan membeberkan, pemerin­tah pusat sudah membantu pembangunan huntap seba­nyak 750 unit, lalu dari pe­merintah provinsi tahun ini direncanakan dibangun 250 unit tambahan. Sedangkan 1000 unit lagi diperkirakan belum bisa dibangun karena tidak ada sumber anggaran­nya. Aan menjabarkan berdasar­kan hitung-hitungannya se­harusnya seribu unit huntap itu bisa dibangun dengan menggunakan APBD Kabu­paten Bogor. Sebab jika pembangunan satu unit huntap memakan anggaran sebesar Rp75 juta, maka seribu unit huntap hanya memakan ang­garan Rp75 miliar. “Masa iya dengan APBD kita yang mencapai Rp7 tri­liun hanya menyisihkan Rp75 miliar saja tidak bisa. Sedang­kan pembangunan jalan Pakansari-Sentul yang mema­kan anggaran Rp213 miliar bisa dianggarkan. Ini kan aneh, ada ketidakseriusan berarti,” tegasnya. Ia pun mendesak dalam APBD Perubahan nanti ang­garan untuk pembangunan huntap bisa dialokasikan. Ia pun mewanti-wanti Pemkab Bogor agar tidak bermain-main dengan nyawa masyarakat yang saat ini masih terancam karena tinggal di hunian se­mentara (huntara) yang ter­buat dari terpal dan tenda darurat. ”Saya sudah sampaikan ke­marin ke DPKPP. Kita ini jangan bermain main dengan nyawa orang, bagaimana pun itu masyarakat yang sangat ter­dampak pascabencana. Nah jadi harapan saya mah 2022 Huntap selesai, tidak peduli dari mana angarannya ka­rena APBD kita mampu,” pa­parnya. Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabu­paten Bogor, Agus Suyatna, menjelaskan untuk tahap pertama ini ada 563 huntap yang bakal diisi warga. ”Jadi, walaupun belum 100 persen selesai, Kementerian PUPR yang membangun huntap ini meminta kami untuk men­data, mengalokasikan huntap untuk warga. Hasilnya kami lakukan pengundian nomor urut untuk para penghuni Huntap tahap pertama ke­pada warga,” kata Agus. Agus mengungkapkan kri­teria masyarakat yang mengik­uti undian huntap tahap per­tama ini. Di antaranya adalah masyarakat yang terdampak langsung bencana dan sudah siap untuk menempati huntap. Berdasarkan data, huntap tahap pertama ini di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, rumah yang dibangun seba­nyak 358 Huntap. Sedangkan di Desa Sukaraksa, Kecama­tan Cigudeg itu sebanyak 205 Huntap. Agus pun mengklaim saat ini Huntap tersebut sudah berada dalam kondisi siap untuk di­huni. Hanya saja pemerintah masih harus memenuhi bebe­rapa kebutuhan warga seperti listrik, air bersih dan drainase. ”Jadi, listrik, air bersih dan drainase saat ini sedang pro­ses, pemenuhan listriknya sedang proses tahap lelang. Setelah semua itu selesai, baru lah diisi warga. Nanti kami juga meminta arahan dari kementerian untuk pengisian Huntap tersebut,” pungkasnya.(dil/b/mam/py)