Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan deviden alias pembagian laba pada 2020 yang tak lebih dari 50 persen target yang ditetapkan. Di mana berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, perusahaan pelat merah pimpinan dirut Muzakkir itu hanya memberikan deviden sebesar Rp175 juta atau 14,71 persen dari target Rp1,1 miliar. SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah, memiliki be­berapa catatan yang harus segera diperbaiki jajaran di­reksi bos pasar. Lusi mengung­kapkan, untuk meningkatkan laba atau keuntungan, maka pengelolaan pasar harus se­gera diubah. Mulai dari sistem pembayaran iuran kios dengan sistem digital. “Jadi, pembayaran dengan cara digital kan meminima­lisasi adanya kebocoran penda­patan yang menurut saya ini sangat vital,” katanya kepada Metropolitan, Kamis (15/4). Politisi PKB ini pun meminta jajaran bos pasar segera men­goptimalkan keberadaan kios-kios yang masih kosong di pasar-pasar. Lusi mencontohkan di Pasar Bogor, di mana masih banyak kios yang kosong dan program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Lawangsaketeng juga dinilai tidak maksimal. “Jadi, kios-kios yang idle (ko­song, red) saya harap sih bisa segera diisi bagaimanapun caranya. Karena itu kan salah satu sumber pendapatannya, jadi saya rasa itu dulu harus dimaksimalkan,” terangnya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Jenal Abidin, mengungkapkan, mi­nimnya deviden yang diberi­kan perusahaannya karena masih adanya kewajiban bagi perusahaannya mem­bayarkan utang pajak. “Salah satu kenapa kita belum opti­mal, kita masih mencicil lan­taran banyak utang pajak,” ungkap Jenal kepada Metro­politan, Kamis (15/4). Jenal membeberkan, pem­bayaran utang pajak dilakukan setiap bulan dengan nominal Rp100 hingga Rp150 juta. , ia belum bisa menjawab ketika ditanya berapa beban utang yang harus dilunasi Perumda PPJ dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Perumda PPJ untuk bisa be­roperasi dalam kondisi normal. “Kita nanti akan hitung dulu tepatnya berapa. Tapi yang jelas, kita masih menci­cil utang setiap bulan. Kita setiap bulan bayar. Kadang kita bayar di angka Rp150 juta, ya Rp100 sampai Rp150 juta lah kita bayar utang pajak. Itu kan utang dari lama,” ujar­nya. Terkait deviden yang dibe­rikan Perumda PPJ kepada Pemkot Bogor, Jenal menga­takan, pihaknya tengah men­coba merangkak naik dari keterpurukan. Di mana pada 2018 pihaknya masih men­galami minus pendapatan. Namun, ia mengatakan pada 2019 dan 2020 pihaknya sudah bisa mengantongi keuntung­an, bahkan peningkatan. “Sebenarnya pada 2018 pe­rusahaan ini masih rugi, tapi itu sudah masa lalu ya. Nah, sekarang 2020 kita menga­lami kenaikan laba. Laba kita sudah Rp559,6 juta. Naik dari 2019 ke 2020 itu 75 persen naiknya,” ungkapnya. Sedangkan untuk langkah antisipasi kebocoran penda­patan, Jenal menerangkan, pihaknya sudah memulai pembayaran iuran kios se­cara digital dengan Cash Ma­nagement Sistem (CMS) di Pasar Sukasari, kemudian Pasar Gunungbatu, Plaza Bo­gor dan Blok G Pasar Kebon­kembang. “Menyusul nanti Blok F nantinya CMS ini akan kita jadikan sistem pembaya­ran digital untuk meminima­lisasi adanya kebocoran,” tuturnya. Sekadar diketahui, pada 2020 dari empat BUMD yang bero­perasi di Kota Bogor bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD 2020 terealisasi Rp31,9 miliar atau 95,25 persen dari target Rp33,5 miliar. Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, men­jabarkan, dari deviden yang disumbangkan, Perumda Tirta Pakuan menempati uru­tan pertama dengan realisasi deviden sebesar Rp22,9 mi­liar atau 100 persen. Lalu di urutan kedua ada BJB dengan realisasi deviden sebesar Rp4,3 miliar atau 98,31 persen dan di urutan ketiga ada Perumda Bank Kota Bo­gor dengan realisasi deviden sebesar Rp4,4 miliar atau 89,92 persen. “Untuk Perumda Pasar Pa­kuan Jaya (PPJ), realisasi de­viden pada 2020 sebesar Rp175 juta atau 14,71 persen dari target Rp1,1 miliar,” pungkas­nya. (dil/c/ryn/mam/py)