METROPOLITAN - Tiga pekan ini, jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor setiap malamnya melakukan giat ra­zia Pekerja Seks Komersial (PSK). Berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana, selama Rama­dan pasukannya mengamankan 75 PSK yang menjajakan diri secara on­line. ”Selama Ramadan, dari Operasi Pekat kita mengamankan 75 PSK, paling banyak dari apli­kasi MiChat,” kata Iman kepada Metropolitan, Rabu (5/5). Menurutnya, para PSK yang sudah terjaring ini selanjutnya didata dan diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor untuk dibawa ke panti rehabilitasi. ­ Iman mengungkapkan, fe­nomena PSK melalui apli­kasi online MiChat ini memang semakin marak di Kabupaten Bogor. Di mana para PSK ini menjajakan diri dengan sistem Booking Order (BO). ”Apli­kasi ini sangat berbahaya dan kita akan meminta Disko­minfo membuat kajian dan mengajukan ke pusat untuk penutupan aplikasi,” ujarnya. Sekadar diketahui, para PSK yang menjajakan diri di apli­kasi MiChat ini ternyata ber­lokasi mulai dari hotel, kosan hingga kontrakan yang terse­bar di Kecamatan Cibinong. Pasca-terungkapnya kasus prostitusi online oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor pun serius menyikapi persoalan ini. Wakil Ketua DPRD Kabu­paten Bogor, Agus Salim, mengaku akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum). Sebab, dalam perda tersebut belum ada pasal yang mengikat terkait hukuman bagi pelaku prosti­tusi online. Tidak hanya pelaku prosti­tusi online, politisi PKS ini juga akan memasukkan pasal yang mengikat bagi penyedia kamar hotel ataupun tempat kepada pelaku prostitusi ini. ”Kita akan kaji lagi, apakah perlu melakukan revisi Perda Tibum ini. Kalau belum ada yang mengatur tentang itu, kita akan revisi,” katanya. Agus pun meminta pihak Diskominfo melakukan kajian terkait adanya aplikasi Mi­Chat. Sebab, berdasarkan kacamatanya, aplikasi ini terlalu banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya bagi masyarakat luas. Sehingga jika ingin mela­kukan pelarangan penggu­naan aplikasi MiChat ini, setidaknya pihak Diskomin­fo Kabupaten Bogor mem­berikan rekomendasi ke pemerintah pusat. ”Ini kan kasusnya sudah banyak. Jadi lebih baik Diskominfo mem­berikan rekomendasi ke pu­sat dan nanti kami akan do­rong juga melalui DPR RI,” ungkapnya. (dil/b/mam/py)