METROPOLITAN – Pembangunan jalur Puncak II yang sempat terkatung-katung kini menemukan titik terang kembali usai wakil rakyat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengawal agar rencana pembangunan jalur Puncak II tersebut diang­garkan pada 2022. Bupati Bogor, Ade Yasin, berharap pemerintah pusat ikut serta dalam membangun proyek jalur Puncak II terse­but usai Pemerintah Provin­si (Pemprov) Jawa Barat batal membiayainya. Terlebih dengan dibangunnya jalur Puncak II bisa menurunkan 50 persen kemacetan di jalur Puncak, Cisarua. “Dengan adanya jalur Pun­cak II, diharapkan ada efi­siensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunnya tingkat kemacetan kawasan Puncak sebesar 50 persen,” katanya. Ade Yasin mengaku senang jika anggota DPR RI ikut mengawal proses ang­garan untuk pembangunan jalur Puncak II tersebut. Apa­lagi saat ini setiap akhir pekan volume kendaraan yang melin­tasi kawasan Puncak menca­pai 28.000 unit per hari. Pa­dahal, sepanjang 23 kilometer jalur Gadog-Puncak Pass idealnya hanya menampung 12.000 kendaraan per hari. Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat be­rimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manu­sia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Pemkab Bogor sempat menganggarkan Rp5 miliar untuk TNI dari Korem 061/Suryakencana untuk me­lanjutkan pembukaan jalur Puncak II. Pembangunan jalur yang ditaksir menelan anggaran hingga Rp1,2 triliun ini diharapkan mampu men­dongkrak perekonomian warga. “Pembangunan jalur Puncak II harus segera. Keinginan kita memang kuat, saya ha­rapkan masyarakat ikut gotong-royong. Pembangunannya harus dipaksa karena memang kebutuhan,” terangnya. Belum lama ini, anggota Banggar sekaligus anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, mengaku tengah mengawal rencana pembangunan jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT) agar bisa diang­garkan pada 2022 dengan nilai pagu Rp1,6 triliun. “Se­dang dikawal di Banggar dan Komisi V agar bisa dianggar­kan 2022 sekitar Rp1,6 triliun,” katanya. Tahun ini, Mulyadi men­gungkapkan, rencananya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat kajian Detail Engineering Design (DED) jalur penghubung Bogor-Cianjur itu. “InsyaAllah 2021 akan dibuat DED dan 2022 pembangunan fisik,” paparnya. Ia mengakui bahwa jalur Puncak, Cisarua, kondisinya selalu padat setiap akhir pekan. Maka dari itu, membutuhkan jalur alternatif yang juga re­presentatif dilalui pengen­dara. “Puncak II ini bukan hanya solusi akan kemacetan lalu lintas kendaraan di ka­wasan Puncak, tapi juga bisa meningkatkan ekonomi ma­syarakat sekitar,” ungkapnya. (mam/yok/py)