METROPOLITAN - Dinas Catatan Sipil dan Kependu­dukan (Disdukcapil) Kabu­paten Bogor akhirnya me­mangkas persyaratan, setelah ketahuan masih menambah persyaratan untuk membuat dokumen, seperti akta lahir, kematian maupun akta cerai. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Trini Syahminan, meng­klaim saat ini pihaknya sudah memangkas persyaratan un­tuk pembuatan dokumen di Disdukcapil Kabupaten Bogor yang sebelumnya terlalu ba­nyak dan ribet. ”Untuk akta kematian kita pangkas men­jadi dua syarat. Pertama surat keterangan dari rumah sakit atau dari kelurahan/desa. Yang kedua KTP-el almarhum,” terang Trini, Senin (6/9). Selanjutnya, tambah Trini, selain akta kematian, berikut adalah persyaratan yang di­pangkas Disdukcapil Kabu­paten Bogor menjadi lebih mudah dan simpel. ”Akta kelahiran ada empat syarat yang harus disiapkan yakni surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit, buku nikah atau akta perkawinan orang tua, KTP-el serta KK. Lalu, akta perceraian yang pertama su­rat putusan dari pengadilan, kutipan akta perkawinan, KK dan KTP-el,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, mengaku akan mengundang kadisdukcapil dalam rapat kerja dan mem­pertanyakan persoalan ter­sebut. Sebab terdapat perma­salahan berupa beberapa persyaratan tambahan yang tidak tertera pada payung hukum dalam pengurusan dokumen KTP elektronik. Usep juga mengaku akan mengklarifikasi persoalan tersebut saat rapat kerja dengan Bambang Setiawan. ”Per­baiki kinerja lah. Belum ten­tu apa yang disebutkan Dirjen (Zudan) produk kadis baru (Bambang Setiawan) atau memang dari dulu bisa saja kan surat edaran terlambat dipelajari kadisduk,” terang politisi PPP itu. Sejumlah permasalahan dalam pelayanan kantor Dis­dukcapil Kabupaten Bogor itu terungkap saat Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh melakukan penyamaran pada Senin (30/8) di salah satu loket pelayanan untuk bertanya terkait pembuatan KTP elektronik. ”Saya memonitor itu (aduan, red) dari grup WhatsApp, Tik­tok dan Instagram. Ternyata masih ada daerah yang me­nambah persyaratan pengu­rusan dokumen kependudu­kan. Para petugas layanan nggak ada yang tahu saya menyamar,” kata Zudan dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, saat itu petugas loket masih meminta fotokopi KTP elektronik dua saksi serta fotokopi akta kelahiran pemo­hon. ”Ini yang nggak boleh, harus dihapus semua syarat tambahan itu,” katanya. Usai menyamar, Zudan ma­suk ke ruangan dan meminta semua staf dan pejabat kum­pul dalam rapat. Tapi saat itu Zudan tidak bisa bertemu Kepala Dinas Bambang Se­tiawan lantaran sedang tidak di tempat. ”Dia menyusul datang se­telah saya memberikan brie­fing. Intinya jangan menam­bah persyaratan di luar ke­tentuan yang mengatur, pe­domani Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Permen­dagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019,” tuturnya. Zudan meminta Disdukca­pil Kabupaten Bogor segera berbenah agar tidak mem­persulit dan memberikan kenyamanan pada masyara­kat. ”Saya juga minta keber­sihan kantor dibenahi agar lebih rapi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dis­dukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan, tidak menampik adanya sejumlah persyaratan dalam penguru­san dokumen KTP elektronik di kantornya. Hal itu guna meminimalisasi tindakan penyimpangan. ”Kita sih bukannya menyim­pang dari peraturan perun­dangan-undangan ya, kita hanya meminimalisasi sesu­atu hal di kemudian hari,” kata Bambang.(cr1/c/eka/py)