METROPOLITAN – Di tengah pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai ke­bijakan. DPRD Kota Bogor menyoroti salah satu program dari Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor. Di antaranya pengadaan hingga pendistri­busian alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB). Program tersebut dilakukan di tengah kebijakan pemba­tasan ketat kegiatan masyara­kat saat pandemi. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan bagi anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri, ter­kait selama pandemi berapa anggaran yang disediakan Dinas Dalduk KB untuk peng­adaan alat kontrasepsi hing­ga pendistribusiannya, meng­ingat kegiatan masyarakat dibatasi begitu ketat. "Di masa pandemi ini ba­gaimana mekanisme distri­businya, untuk sasaran kelom­pok masyarakat apa saja dan di mana, karena pergerakan masyarakat dibatasi," katanya kepada wartawan, kemarin. Selain itu, ia juga memper­tanyakan efektivitas penga­daan alat kontrasepsi. Sebab, persentase angka kehamilan justru meningkat saat pan­demi. "Ada keterangan logis untuk realisasi tersebut," ka­tanya. Pria yang akrab disapa Gus M itu mengaku heran menga­pa pengadaan alat kontra­sepsi sejauh ini cenderung tidak pernah dipublikasikan. Di antaranya seperti berapa jumlah pengadaan kontra­sepsinya, bagaimana pemba­giannya, ke mana saja dan seperti apa sosialisasinya. "Kalaupun ada pembagian kontrasepsi untuk Pekerja Seks Komersial (PSK), memangnya Kota Bogor ada lokalisasi?" jelasnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati, mengakui bahwa kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya di­penuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat. Alat kontrasepsi yang disediakan berupa IUD, im­plan, suntik, pil dan kondom. Sedangkan alat penunjang pelayanan KB berupa IUD kit dan implan, pengadaannya dilakukan DPPKB Kota Bogor dengan dana dari Dana Alo­kasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan-Keluarga Beren­cana. "Jumlah pengadaan untuk 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 unit implant kit dengan total anggaran Rp307,3 juta. Alat penunjang ini akan di­alokasikan ke fasilitas kese­hatan puskesmas yang me­layani pelayanan KB," ujarnya. Akan tetapi, program itu tidak ada tahun ini. Sehingga hanya bersumber dari DAK anggaran pemerintah pusat. Itu pun tidak banyak, hanya 27 IUD dan 29 implan dengan sasaran untuk masyarakat tidak mampu. Jika diuangkan, maka bantuan itu sekitar Rp400 juta, dengan asumsi nilai karya implan dan IUD sama dengan harga sa­tuan Rp17 juta. Ia menegaskan, untuk so­sialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. "Jadi, kader yang membawa ke rumah sakit atau di pusat kesehatan masyara­kat," ujarnya. Berdasarkan penelusuran, pembelian alat kontrasepsi tahun anggaran 2021 bersum­ber dari DAU, DAK fisik regu­ler Rp1,1 miliar. DAK fisik penugasan Rp318 juta dan saat ini sedang berproses serta harus selesai 31 Agustus 2021. Sebab bila lewat nanti­nya tidak dibayarkan pemerin­tah pusat. (ryn/eka/py)