Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, menyebutkan bahwa masih banyak orang tua warga miskin yang mengeluh soal penahanan ijazah lantaran ada tunggakan orang tua siswa terkait biaya sekolah. HAL itu terungkap saat di­rinya menggelar silaturahmi dengan warga tiga kelurahan di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, be­lum lama ini. Termasuk pem­bahasan sulitnya penebusan ijazah tersebut. Atty pun me­nampung banyak laporan warga. “Kita segera tuntaskan per­soalan ini. Banyak masyarakat yang mengeluh, karena ba­nyak sekolah yang menahan ijazah dengan judul yang sama yaitu tertunggaknya kewajiban orang tua siswa dalam melu­nasi biaya,” kata wanita yang akrab disapa Ceu Atty itu. Atty menjelaskan, penebu­san ijazah seharusnya bisa dilakukan secara gratis dengan mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali). “Berdasarkan data yang menunggak tidak bisa ambil ijazah hampir di atas 90 persen. Ini tentu harus diperjuangkan,” kata Atty. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim yang menghadiri agenda ter­sebut merespons positif dengan niatan para legislator. Mantan petinggi KPK tersebut berjanji akan menuntaskan eksekusi persoalan ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. “Kita akan hadir dan menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Tiga hak dasar rakyat salah satunya pendi­dikan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin me­mang menjadi prioritas kita,” kata Dedie. Komitmen Dedie ini diapre­siasi Atty. Menurutnya, Pem­kot Bogor sejauh ini sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Upaya mem­prioritaskan pendidikan di Kota Bogor harus didukung penuh legislatif. “Harusnya tidak hanya pemkot yang melakukan intervensi. Gu­bernur Jawa Barat seharusnya ikut intervensi dalam APBD Provinsi untuk persoalan ini, karena jenjang SMK/SMA sudah menjadi ranah pro­vinsi,” beber Atty. Meski begitu, DPRD Kota Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, un­tuk terlibat dalam program ini. Menurutnya, intervensi APBD Provinsi untuk penebusan ija­zah sangat diperlukan, khus­usnya Kota Bogor. “Saya minta kepada gubernur Jawa Barat, Kang Emil, seharusnya ikut dalam program ini, di mana adanya intervensi APBD Pro­vinsi untuk diberikan kepada daerah khususnya ke Kota Bo­gor,” desak Atty. “Supaya tidak ada lagi ce­rita ijazah siswa yang sudah lulus masih ditahan karena adanya tunggakan orang tua siswa, sementara sekolah SMA dan SMK yang dalam ranah ini merupakan kewenangan dinas pendidikan tingkat pro­vinsi malah terlihat tidak peka,” tambahnya. Selain sorotan terkait pene­busan ijazah, politisi yang akrab disapa Ceu Atty ini pun me­nampung sejumlah aspirasi, antara lain migrasi BPJS-PBI bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu tentang pembentukan peraturan daerah (perda) ten­tang bantuan hukum bagi warga miskin. (ryn/eka/py)