METROPOLITAN - Kota Bogor rupanya belum bisa lepas dari aduan masyarakat soal tertahannya ijazah siswa yang terkendala tunggakan biaya sekolah. DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV terus mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan ang­garan untuk membantu warga tidak mampu yang ter­kendala masalah tertahannya ijazah oleh pihak sekolah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengatakan, pihaknya masih mendapatkan keluhan dan permasalahan klasik di masyarakat, yakni terkait tunggakan biaya pendidikan bagi ma­syarakat kurang mampu di Kota Bogor. “Berdasarkan hasil reses dan informasi yang masuk ke Ko­misi IV, kami kembali mem­perjuangkan kaitan dengan penahanan ijazah atau baha­sanya lebih ke pelunasan biaya pendidikan yang di dalamnya ada masyarakat yang mengalami ijazah yang ditahan pihak sekolah,” kata Mohan. “Melalui daftar in­ventaris masalah yang kita komunikasikan dengan pem­kot, Alhamdulillah akhirnya disetujui,” imbuhnya. Komisi IV saat ini tengah mengusulkan hal itu dan mencari solusi yang dialami masyarakat yang kemudian sulit mencari pekerjaan lan­taran tertahan dokumen ijazah di sekolah serta ter­kendala tunggakan biaya pendidikan. “Lalu, kita sedang mengo­munikasikannya dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. Karena ada keterbatasan anggaran di pemkot, tentu perlu bantuan dan inter­vensi dari Pemprov. Kita juga akan bangun komuni­kasi dengan Disdik Provinsi bahwa untuk SMA/SMK sederajat supaya hadir me­nyelesaikan kasus serupa, karena kewenangan pro­vinsi (Jabar),” jelas politisi Gerindra itu. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, me­negaskan bahwa Pemprov Jawa Barat semestinya me­nyiapkan alokasi anggaran untuk kasus warga yang ija­zahnya tertahan sekolah, karena tunggakan biaya pendidikan. Apalagi banyak kasus terjadi pada siswa ting­kat SMA/SMK yang meru­pakan kewenangan dari Pemprov Jawa Barat melalui KCD. “Saya tegaskan kami minta Pemprov Jabar menyiapkan alokasi seperti Kota Bogor, karena kewenangan ada di mereka. Sebab, banyak kasus di siswa tingkat SMA/SMK itu kewenangan mereka,” tuntas Gus M. (ryn/eka/py)