METROPOLITAN – Soal LHP BPK Jawa Barat Nomor 23A/LHP/VII.BDG/05/21 yang menemukan aliran dana hibah dari APBD tahun anggaran 2020 menyeret Dinas Kebudayaan dan Pa­riwisata (disbudpar) Kabupaten Bogor yang mendapatkan dana hibah untuk delapan sanggar masing-masing Rp30 juta. Menanggapi hal itu, Ke­pala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Deni Humaedi, menuturkan, temuan ini sudah ditinda­klanjuti pada Juni 2021. Se­mua itu karena keterlamba­tan laporan penerima hibah. ”Kemarin itu bukan delapan, tapi tiga sanggar kesenian yang kurang memenuhi syarat administratif dan saat ini sudah mereka lengkapi. Kita juga sudah melaporkan kembali ke BPK Jawa Barat,” tuturnya. Oleh karena itu, Deni akan terus meningkatkan penga­wasan penerima bantuan dan akan mengundang pe­nerima untuk dibina seka­ligus silaturahmi. Ia pun mewanti-wanti jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisara agar bekerja secara teliti hingga tidak ada masalah di kemudian hari. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, ikut mengomen­tari dugaan temuan dana hibah yang dapat dicairkan namun tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawab­kan penerima hibah atau pihak lainnya. ”Zaman se­karang yang serba transpa­ran, jangan kan orang, jurig pun tidak bisa main dengan APBD. Saat ini semua terli­hat dan tercatat hingga tidak ada dana hibah yang disebut ’siluman’,” ungkapnya. Ia menjelaskan, pihak ek­sekutif sudah menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan sudah bekerja sesuai rule of low atau se­suai aturan yang berlaku.(eka/py)