Bus program Buy The Service (BTS) besutan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengaspal di Kota Bogor. Soft launching berlangsung di Balai Kota Bogor, Selasa (2/11). Wali Kota Bogor Bima Arya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti, Forkopimda hingga artis ibu kota, Wika Salim, hadir dalam peluncuran bus yang dinamakan Biskita Trans Pakuan itu. BIMA Arya mengatakan, hadirnya bus ini sebagai babak baru sistem transportasi pu­blik di Kota Bogor, termasuk perpanjangan konversi tiga angkot diganti menjadi satu bus. Selain itu, mengaspalnya Biskita Trans Pakuan ini juga menjadi tanda memulai ke­biasaan dan budaya baru. Misalnya, membiasakan ang­kutan massal dan penumpang untuk berhenti pada tempat­nya, menyetop bus di shelter, penggunaan aplikasi untuk tahu lokasi bus hingga mem­biasakan tidak membuang sampah dalam angkutan umum serta membiasakan pembayaran nontunai. “Nggak cuma busnya baru, kita juga mulai kebiasaan baru, budaya baru. Biasakan ber­henti pada tempatnya, setop bus di shelter, nggak buang sampah di bus, membiasakan sopir nggak menggoda pe­numpang, sopir taat standar pelayanan hingga membia­sakan pembayaran nontunai,” katanya, Selasa (2/11). Ia berharap program ini ber­jalan lancar hingga nanti pada akhir November bisa mengaspal 49 unit Biskita Trans Pakuan di empat koridor se-Kota Bogor serta bisa dires­mikan Menteri Perhubungan, Budi Sumadikarya. Bima Arya bersama stake­holder pun menyempatkan diri menjajal perjalanan dari Balai Kota Bogor menuju Ci­parigi. Ia mengklaim dalam perjalanan Biskita Trans Pa­kuan tidak ada kendala berar­ti. “Hambatan? Nggak ada sih, lancar semua,” imbuhnya. Mulai beroperasinya bus program BTS di Kota Bogor itu memancing reaksi ang­gota Dewan Perwakilan Ra­kyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Salah satunya Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin (ZM). Ia mewanti-wanti agar Pe­merintah Kota (Pemkot) Bo­gor dan Wali Kota Bogor Bima Arya bisa mengelola opera­sional bus baru ini dengan baik dan hati-hati. Sebab, ia khawatir jika tidak dikelola dan dirawat dengan baik, na­sibnya bakal sama seperti bus Trans Pakuan yang lebih dulu beroperasi oleh Perusa­haan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) Kota Bogor. Yakni menjadi bangkai dan terbeng­kalai di Terminal Bubulak. “Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi massal ini. Program BTS harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Sebab, tujuan­nya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyara­kat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan Trans Pakuan terdahulu yang diang­gap gagal dan malah menyi­sakan masalah,” katanya. Selain itu, ia juga meminta Pemkot Bogor jangan terlelap dalam euforia seremonial da­tangnya bus dengan nama Biskita Trans Pakuan itu. Namun harus memperhatikan pera­watan bus-bus yang direncana­kan ngaspal di empat koridor tersebut. “Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan. Terlebih bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah rusak,” ujar ZM. Pria yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor itu mendukung keberadaan bus program BTS di Kota Bogor. Namun, ia mewanti-wanti wali kota agar kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terse­lesaikan hingga periode kedua kepemimpinan Bima Arya. Tak hanya itu, ZM juga meng­ingatkan Pemkot Bogor agar memerhatikan nasib sopir angkot yang diproyeksikan jadi sopir bus. Walau bagai­manapun konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodasi men­jadi sopir Biskita Trans Pa­kuan. “Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang di­konversi. Ini masalah yang akan timbul dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” tegasnya. Ia menambahkan, pengelo­laan Biskita Trans Pakuan ini bakal dikelola konsorsium PDJT, selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini. ZM berharap dana dari pemerin­tah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warga Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut. “Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini ha­rus dikelola dengan baik. Nantinya kami akan meng­gunakan hak pengawasan kami untuk memastikan ang­garannya tepat guna,” tandas­nya. (ryn/eka/py)